oleh

Polda NTT Naikkan Status Kasus Dugaan Kekerasan Seksual YL ke tahap Penyidikan.

Kupang, DiscoveryNewsId_Perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani Polda NTT dengan terlapor berinisial YL resmi naik ke tahap penyidikan.

Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Humas Polda NTT pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam konferensi pers tersebut, Polda NTT menyampaikan bahwa perkara yang sebelumnya masih berada pada tahap penyelidikan kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kenaikan status ini menjadi sorotan publik karena sebelumnya sempat muncul keraguan dari masyarakat terkait lambatnya proses dan adanya penundaan pemeriksaan terhadap terlapor dengan alasan agenda pemerintahan dan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten Kupang.

Dengan naiknya status ke penyidikan, penyidik kini memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, serta langkah-langkah penyidikan lainnya sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Polda NTT juga menegaskan bahwa proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kenaikan status ke penyidikan ini dinilai sebagai titik balik penting dalam penanganan kasus ini.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB), secara konsisten mendesak Polda NTT untuk segera menaikkan status perkara dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada terlapor karena jabatannya sebagai kepala daerah.

Dengan adanya konferensi pers ini, desakan tersebut setidaknya telah dijawab sebagian. Namun, kelompok masyarakat sipil menegaskan akan tetap mengawal hingga tuntas.

Mereka meminta agar penyidik tetap menjaga keutuhan alat bukti, melindungi identitas korban, dan tidak memberi ruang bagi upaya penyelesaian di luar proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Baca Juga  Pengendara Tertib Dapat Hadiah Cabe dari Ditlantas Polda Sulbar

Berdasarkan UU TPKS, korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan pemulihan, serta perlindungan dari segala bentuk tekanan, intimidasi, dan pemberitaan yang dapat mengungkap identitasnya.

Polda NTT diminta untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya merasa aman selama proses penyidikan berlangsung.

Di akhir konferensi pers, Polda NTT juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada penyidik.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara resmi kepada publik melalui konferensi pers atau keterangan resmi Humas Polda NTT.

***Red

Risal Boimau
Author: Risal Boimau