KALIMANTAN BARAT,Discoverynews.id ~ Sebanyak lima mitra dan investor program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Kalimantan Barat terpaksa menggelar aksi menginap dengan mendirikan tenda di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta.
Langkah nekat ini ditempuh sebagai bentuk protes lantaran dana investasi pembangunan fisik dapur MBG yang telah mereka keluarkan tak kunjung dibayarkan selama 11 bulan terakhir.
Bergabung bersama perwakilan dari berbagai daerah lain di Indonesia, para investor daerah ini menuntut kejelasan nasib dan pertanggungjawaban langsung dari pihak penyelenggara program nasional tersebut.
Salah satu peserta aksi asal Kabupaten Kapuas Hulu, Dabit Ragom, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap BGN yang dinilai belum memberikan kepastian meskipun upaya penyampaian aspirasi telah berulang kali dilakukan.
Menurut penuturan Dabit, para mitra sebelumnya sudah menggelar demonstrasi baik di depan kantor BGN maupun di kawasan Senayan, namun belum ada titik terang mengenai pencairan hak mereka.
Kondisi ini membuat para investor dari daerah terpencil harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bertahan di ibu kota demi memperjuangkan modal yang telah tertanam.
Kronologi permasalahan ini bermula ketika para mitra sepakat membangun fasilitas dapur MBG berdasarkan petunjuk teknis (juknis) awal yang diterbitkan sebelum proyek berjalan.
Dalam kesepakatan awal tersebut, pencairan dana investasi dijanjikan akan segera dilakukan setelah proses pembangunan fisik dapur selesai dikerjakan di lapangan.
Namun, menurut pengakuan para mitra di lapangan, realisasi pembayaran tersebut justru macet hingga hampir genap satu tahun sejak bangunan rampung.
Situasi semakin pelik bagi para investor di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) akibat adanya perubahan aturan di tengah jalan dari pihak terkait.
Dabit menyoroti revisi petunjuk teknis terbaru yang justru mewajibkan para mitra untuk melengkapi seluruh peralatan operasional dapur terlebih dahulu sebelum proses pencairan dilakukan.
Perubahan kebijakan mendadak ini dinilai sangat memberatkan para investor daerah yang sebelumnya berpegang teguh pada komitmen awal sebelum memulai konstruksi.
Hingga saat ini, kelima perwakilan asal Kalimantan Barat tersebut menegaskan akan tetap bertahan di lokasi aksi hingga mendapatkan kepastian hitam di atas putih dari pimpinan BGN.
Mereka menuntut agar pemerintah konsisten menjalankan skema pembayaran sesuai dengan juknis pertama yang dijanjikan di awal kerja sama.
Para mitra berharap penyelesaian sengketa administrasi dan keuangan ini segera dituntaskan agar tidak merugikan pelaku usaha daerah yang telah mendukung penuh program strategis pemerintah. (R)










