oleh

ARAAB Datangi Gedung Kerucut Desak DPRD Mengusulkan Pemberhentian Sementara Bupati Kupang

Kupang, DiscoveryNewsId – Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kupang, Kamis, 19 November 2026.

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. ARAAB mendesak 35 anggota DPRD Kabupaten Kupang untuk tidak lagi diam dan segera menyatakan sikap terkait kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Aksi tersebut berlangsung kondusif, meskipun sempat terjadi sedikit gesekan antara massa aksi dengan anggota DPRD dan pihak kepolisian.

Dalam aksi itu, massa mendesak untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Aksi ini di pimpin oleh Kordinator Umum(Kordum), Feliksius Jewa Dawi. Saat orasi, massa aksi mempertanyakan sikap 35 anggota DPRD yang dinilai sibuk mengurus pembahasan anggaran, tetapi diam membisu ketika terjadi dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama kepala daerah.

Tuntutan ARAAB Kepada DPRD :

Dalam aksinya, ARAAB menyampaikan lima tuntutan tegas kepada DPRD Kabupaten Kupang:

1. Mendesak DPRD segera memanggil Bupati Kupang untuk dimintai penjelasan terkait dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di rumah jabatan.

2. Meminta DPRD mengusulkan penonaktifan Bupati Kupang kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

3.Mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta penggunaan anggaran belanja di rumah jabatan Bupati.

4. Menuntut DPRD mendesak Yosef Lede untuk memenuhi panggilan penyidik Polda NTT.

5.Meminta DPRD menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama kepala daerah tersebut.

ARAAB menyatakan, aksi itu tidak hanya bertujuan mendorong pertanggungjawaban politik dan hukum, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada korban berinisial RWM dan keluarganya.

Mereka mengingatkan negara agar menjamin pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Aliansi tersebut juga membawa pesan politik dan etik bahwa setiap pejabat negara harus tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law)

Jabatan publik, menurut mereka, tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum maupun moral kepada masyarakat.

HIMARASI Suarakan Solidaritas Perempuan Untuk Korban

Dalam aksi tersebut, HIMARASI Kabupaten Kupang tampil dengan lantang menyuarakan solidaritas perempuan untuk korban.

Dalam orasinya, Ketua HIMARASI menegaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang bukanlah kasus biasa. Ini adalah kasus yang korbannya adalah perempuan. Karena itu, yang paling berhak bersuara dalam kasus ini adalah perempuan itu sendiri.

Baca Juga  Peringati Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Lapas Cianjur Gelar Upacara dan Tasyakuran

“Kami perempuan tidak datang ke sini hanya untuk menangis. Kami datang untuk menuntut. Kalau perempuan diam, kasus ini akan hilang. Kalau perempuan melawan, kasus ini akan sampai ke pengadilan,” tegas Ketua HIMARASI dalam orasinya.

Penampilannya sederhana, tetapi orasinya jauh lebih tajam. Ia tidak hanya bicara soal kasus. Ia bicara soal budaya yang selama ini membuat perempuan di NTT harus diam ketika dilecehkan, harus malu ketika menjadi korban, dan harus takut ketika melawan pejabat.

“Kita diajarkan untuk sopan, untuk tunduk, untuk diam. Tapi hari ini kita buktikan, perempuan sopan juga bisa melawan. Perempuan yang diam selama ini, hari ini sudah tidak diam lagi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada para pejabat perempuan yang berdiri di hadapannya. Ia meminta mereka untuk tidak hanya berdiri sebagai pejabat, tetapi juga berdiri sebagai perempuan yang punya empati kepada korban perempuan.

“Jangan jadi perempuan yang membela pejabat laki-laki, tapi lupa membela perempuan yang menjadi korban. Hari ini, ibu-ibu harus pilih: berdiri bersama korban, atau berdiri bersama kekuasaan?” kata Ketua HIMARASI yang langsung disambut teriakan “Hidup perempuan!” dari massa.

Dua Poin Penting HIMARASI

1. Menolak Damai, Menolak Mediasi

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan damai di luar proses peradilan, karena terlapor adalah orang dewasa. HIMARASI menegaskan akan menolak segala bentuk upaya damai, baik berupa uang, jabatan, maupun tekanan keluarga.

2. Korban Harus Dilindungi, Bukan Dihakimi

HIMARASI meminta agar publik berhenti menghakimi korban. Korban adalah perempuan. Yang harus dihakimi adalah perbuatan terduga pelaku, bukan pakaian korban, bukan cara korban bergaul, bukan masa lalu korban.

“Jangan tanya kenapa korban mau pergi, kenapa korban tidak berteriak, kenapa korban baru lapor sekarang. Tanya kenapa pejabat berani melakukan itu. Itu pertanyaan yang benar,” tegas HIMARASI.

Di akhir pernyataannya, Ketua HIMARASI menitipkan pesan:

“Kami tidak takut. Kami perempuan, kami mahasiswa, kami anak-anak daerah ini. Kami anak kandung Kabupaten Kupang. Kalau kami diam hari ini, besok anak perempuan kami yang akan menjadi korban berikutnya. Jadi kami pilih melawan, meskipun yang kami lawan adalah pejabat,” tutupnya.

***Red

Risal Boimau
Author: Risal Boimau