oleh

Tuntutan AMPB Dijawab Balai TNUK, Rencana Pemindahan Badak Jawa Diminta Ditunda

Pandeglang- Discoverynews.id- Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pandeglang-Banten (AMPB) menggelar aksi damai di halaman Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Labuan, Pandeglang, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Ujung Kulon serta aktivitas pertambangan di wilayah penyangga kawasan konservasi tersebut.

Dalam aksi yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu, AMPB menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Tuntutan tersebut meliputi penolakan pemindahan Badak Jawa ke lokasi mana pun, termasuk Alas Purwo, penolakan aktivitas pertambangan di Blok Ujung Kulon yang mencakup Cikeusik, Cibitung, Cibaliung, dan Cimanggu, serta pencabutan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026.

Selain itu, AMPB mendesak revisi Pasal 41 Peraturan Daerah agar kawasan Ujung Kulon tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi, bukan kawasan ekstraktif. Mereka juga meminta keterlibatan masyarakat Banten dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Ujung Kulon serta audit terbuka terhadap anggaran JRSCA senilai Rp 130 miliar dan total anggaran Balai TNUK sebesar Rp 256,6 miliar.

Dalam perkembangan aksi tersebut, Balai TNUK melalui Kepala Subbagian Tata Usaha, Didik Sujianto, S.H., M.H., menyampaikan surat tanggapan resmi tertanggal 19 November 2026. Surat tersebut disebut telah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi.

Dalam tanggapannya, Balai TNUK menjelaskan bahwa Badak Jawa merupakan satwa berstatus kritis atau Critically Endangered. Oleh karena itu, setiap rencana pemindahan harus melalui pertimbangan matang dan didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh.

Kajian tersebut, menurut isi tanggapan yang disampaikan AMPB, harus mencakup kondisi habitat, daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan, aspek ekologi, keamanan, kesehatan, faktor genetik, hingga potensi dampak terhadap populasi Badak Jawa.

Baca Juga  Program Dana Hibah 50Juta di Kec. Angsana Pandeglang Tak Kunjung Realisasi

Balai TNUK juga menegaskan bahwa relokasi belum sepantasnya dilaksanakan sebelum seluruh aspek tersebut dikaji secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menanggapi surat tersebut, AMPB menilai jawaban Balai TNUK sejalan dengan tuntutan mereka terkait penolakan pemindahan Badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon.

AMPB mengapresiasi keterbukaan Balai TNUK dalam memberikan tanggapan. Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa penundaan saja belum cukup. Mereka meminta agar rencana pemindahan Badak Jawa dibatalkan sampai terdapat kepastian hukum dan dasar ilmiah yang jelas.

Sementara itu, lima tuntutan lainnya, yakni penolakan pertambangan, pencabutan Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026, revisi peraturan daerah, pelibatan masyarakat, serta audit anggaran, masih menunggu jawaban resmi dari pihak terkait.

“Kami mengapresiasi Balai TNUK yang telah memberikan jawaban secara terbuka. Namun, perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengawal hingga ada kepastian hukum bahwa Badak Jawa tetap berada di Ujung Kulon, aktivitas pertambangan ditolak, dan Kepmen yang kami persoalkan dicabut,” demikian pernyataan sikap AMPB.

AMPB menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong perlindungan Badak Jawa, kelestarian ekosistem Ujung Kulon, serta keterlibatan masyarakat Banten dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.

Narahubung:

– Sujana Akbar: 0852 8519 0059
– Niki Mulyana: 0857-1477-5575

Aliansi Masyarakat Pandeglang-Banten (AMPB)

Juhadi geembol
Author: Juhadi geembol