oleh

Anak Jadi Pelaku Kekerasan, Komnas PA: Orang Tua yang Lalai Harus Ikut Bertanggung Jawab

Hadiri Peringatan Hari Anak Sedunia di DPR RI, Komnas PA dukung gerakan “Bersama Melawan Kekerasan Anak” dan desak revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjamin keadilan bagi korban serta pertanggungjawaban orang tua.

Jakarta, 21 November 2026 — Discoverynews Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak (Komnas PA), Agustinus Sirait,S.E., menghadiri Peringatan Hari Anak Sedunia bertema

“Bersama Melawan Kekerasan Anak” yang diselenggarakan oleh Anti Dibully & Kekerasan (ADK)

Movement – Alliance for Defending Kids pada Jumat, 20 November 2026, di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Kehadiran ini memenuhi undangan resmi ADK Movement Nomor 106/A-272/XI/2026 yang diprakarsai oleh Anggota DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.

Di hadapan tujuh menteri dan Wakapolri yang hadir, KOMNAS Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan anak tidak cukup dijawab dengan memproses anaknya saja.

Ketika tindak pidana anak terbukti berakar pada kelalaian pengasuhan, orang tua harus ikut dimintai pertanggungjawaban,

Mulai dari kewajiban mengikuti pelatihan pola asuh bersertifikat, ganti rugi kepada korban, denda, hingga pencabutan kuasa asuh.

Tuntutan ini menjadi bagian dari desakan Komnas PA agar DPR RI segera merevisi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan masyarakat dalam memutus rantai kekerasan terhadap anak.

Pernyataan komitmen melawan kekerasan anak disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,

Sementara Kapolri diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Rangkaian acara juga memuat keynote speech Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, testimoni korban perundungan, deklarasi bersama, hingga pertunjukan drama antiperundungan.

Komnas PA menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan ini.

Bagi Komnas PA, peringatan Hari Anak Sedunia, yang setiap 20 November menandai pengesahan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, tidak cukup dirayakan dengan seremoni.

Momentum ini harus menjadi titik temu antara kehendak politik, kebijakan negara, dan kepedulian masyarakat.

“Kita sering mengira kekerasan terhadap anak adalah urusan keluarga atau urusan sekolah. Padahal ia adalah urusan kita semua, dan pada akhirnya urusan negara. Saya mengapresiasi ADK Movement dan Bang Doli yang membawa suara anak ke rumah rakyat.

Ini bukan sekadar acara, ini pesan bahwa DPR mau mendengar,” ujar Agustinus Sirait.
Komitmen Harus Dikunci dalam Undang-Undang
Dalam kesempatan tersebut,

Baca Juga  Warga Soroti Kondisi Ijah di Kampung Manyingsal, Diduga Minim Penanganan

Komnas PA kembali menegaskan sikap yang telah disuarakan sejak April 2023, yaitu bahwa DPR RI perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

“Komitmen yang diucapkan di podium itu baik. Tetapi komitmen yang dituliskan dalam undang-undang, itulah yang melindungi anak.

Kami sudah menyuarakan revisi UU SPPA sejak April 2023. Hari ini, ketika kekerasan oleh anak dan terhadap anak kian kompleks,

Mulai dari perundungan berkelompok, kekerasan seksual, hingga kekerasan yang direkam lalu disebar di media sosial, kita tidak bisa terus bekerja dengan sistem yang dirancang untuk tantangan satu dekade lalu,” tegas Agustinus.

Komnas PA menegaskan, desakan revisi ini bukan untuk menghapus perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan untuk menuntut keadilan yang proporsional bagi semua anak.

Perlindungan terhadap anak pelaku tidak boleh dibayar dengan hilangnya keadilan bagi anak korban dan keluarganya.

Komnas PA juga menilai, sebagian kekerasan yang dilakukan anak hari ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan biasa,

tetapi telah menjadi tindak pidana berat yang meninggalkan luka seumur hidup bagi korban.

Keadilan restoratif tetap menjadi roh UU SPPA.

Namun keadilan restoratif yang sejati tidak boleh berhenti pada damai di atas kertas.

Ketika seorang anak kehilangan nyawa, masa depan, atau rasa amannya karena kekerasan, keluarganya berhak bertanya: di mana keadilan bagi kami?Undang-undang harus mampu menjawab pertanyaan itu,” lanjutnya.

.
“Kita perlu jujur pada diri sendiri. Anak tidak tumbuh menjadi pelaku kekerasan dalam ruang hampa.

Ketika negara hanya meminta pertanggungjawaban anak, sementara orang tua yang lalai mengasuh dibiarkan tanpa konsekuensi sesungguhnya kita sedang menghukum yang paling lemah dan membebaskan yang paling bertanggung jawab.

Pertanyaannya: sampai kapan kita membiarkan itu terjadi?” ujar Agustinus Sirait.

Ajakan kepada DPR RI dan Pemerintah
Komnas PA mengajak DPR RI, khususnya Komisi III, untuk memasukkan revisi UU SPPA ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas,

Serta membuka ruang partisipasi bermakna bagi lembaga perlindungan anak, akademisi, praktisi hukum, dan suara anak itu sendiri.

“Anak-anak kita tidak membutuhkan janji yang diulang setiap 20 November. Mereka membutuhkan sistem yang bekerja pada 365 hari lainnya.

Komnas PA siap duduk bersama DPR dan pemerintah untuk menyusunnya,” tutup Agustinus Sirait.

“Melindungi anak tugas kita semua”