oleh

Batas Wilayah Bukan Dalih! Herman Hofi Tegaskan Hak Ganti Rugi Warga TPI Sungai Rengas Tetap Melekat

PONTIANAK,Discoverynews.id ~ Polemik batas wilayah dan rencana penataan kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungai Rengas mencuat setelah sejumlah pihak melakukan pendataan rumah warga pada Senin, 9 November 2026, yang memicu protes warga karena dinilai dilakukan tanpa sosialisasi serta tanpa melibatkan pengurus RT setempat.

Peristiwa yang berlokasi di kawasan Jalan TPI Sungai Rengas dan bantaran parit perbatasan antara Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan wilayah Kabupaten Kubu Raya ini kemudian memantik tanggapan lintas pihak pada pertengahan hingga akhir November 2026.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa berdasarkan aturan batas wilayah, kawasan tersebut masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya sehingga penataan kawasan dan pembangunan turap yang direncanakan pada Februari 2027 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, meskipun sebagian warga masih ber-KTP Pontianak.

Di tengah kisruh administrasi tersebut, banyak warga sebenarnya masih berharap tetap berstatus sebagai penduduk Kota Pontianak karena sebagian besar warga di sana selama ini menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Pontianak, termasuk beras untuk keluarga miskin (raskin).

Ketimpangan antara status administrasi wilayah, kepemilikan KTP, dan penerima bantuan sosial membuat warga khawatir nasib rumah, hak kepemilikan, serta akses bantuan mereka terkatung-katung di tengah rencana penataan kawasan.

Menanggapi persoalan tersebut, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar, S.Pd., S.H., memberikan pandangan tegas pada Redaksi media Discoverynews bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah tidak memiliki korelasi hukum dengan hak ganti rugi atas pembebasan lahan untuk proyek pembangunan.

Menurutnya, urusan batas administrasi pemerintahan tidak bisa disamakan dengan hak keperdataan dan hak atas ganti rugi yang melekat pada pemilik atau penguasa lahan yang sah.

Baca Juga  Perjuangan Mahasiswa NTT, Stevi Harman Minta KIP Kuliah Dibuka.

Herman Hofi menekankan bahwa di mana pun batas administrasi wilayahnya ditarik baik masuk wilayah Kota Pontianak maupun Kabupaten Kubu Raya selama warga menguasai dan memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut, hak atas ganti rugi yang layak dan adil tetap melekat penuh pada pemilik lahan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah maupun pelaksana proyek tidak boleh menjadikan aturan Permendagri batas wilayah sebagai dalih untuk menunda, mengurangi, apalagi meniadakan pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak.

Dengan mencuatnya pernyataan dari Edi Rusdi Kamtono terkait kewenangan wilayah dan penegasan hukum dari Herman Hofi Munawar mengenai hak ganti rugi, penyelesaian polemik TPI Sungai Rengas menuntut koordinasi yang jelas dan transparan antar-pemerintah daerah.

Sinkronisasi data kependudukan, kejelasan mekanisme bantuan sosial, serta jaminan pemenuhan hak atas lahan warga menjadi kunci agar penataan kawasan berjalan tertib tanpa mengorbankan hak masyarakat. (R)