oleh

Rp125,4 Juta Dana BOK Tersisa, Rp61,7 Juta Saldo Kapitasi JKN: Transparansi Puskesmas Sirombu Dipertanyakan

Sirombu Nias Barat,DiscoveryNews.id – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kapitasi) di Puskesmas Sirombu, Kabupaten Nias Barat, menjadi sorotan sejumlah pegawai dan masyarakat. Mereka mendesak adanya transparansi pengelolaan anggaran serta meminta Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Nias Barat melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara objektif.

Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah pegawai dan masyarakat meminta penjelasan terbuka mengenai penggunaan, realisasi, serta pertanggungjawaban anggaran, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan fasilitas pelayanan kesehatan agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SALDO DANA BOK TERCATAT RP125,4 JUTA

Berdasarkan dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2025, khususnya halaman 272 dan Lampiran 15B, pengelolaan kas Dana BOK Puskesmas Sirombu mencatatkan sejumlah angka sebagai berikut:

– Saldo awal per 1 Januari 2025: Rp9.164.000.
– Mutasi masuk: Rp1.075.412.221.
– Mutasi keluar atau realisasi: Rp959.147.003.
– Saldo akhir per 31 Desember 2025: Rp125.429.218.

Dengan demikian, saldo akhir Dana BOK yang tercatat mencapai Rp125,4 juta.

Sementara itu, berdasarkan Tabel 5.59 dalam dokumen CaLK yang sama, saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Sirombu per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp61.787.931.

Besarnya angka saldo tersebut menjadi perhatian pegawai dan masyarakat yang mengharapkan penjelasan terperinci mengenai penggunaan serta pertanggungjawaban dana tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa saldo kas bukan merupakan bukti penyimpangan. Namun, keterbukaan informasi dan pemeriksaan administrasi tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaannya sesuai aturan.

PEGAWAI DAN MASYARAKAT DESAK TRANSPARANSI

Sejumlah pegawai dan masyarakat berharap pimpinan Puskesmas Sirombu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perencanaan, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban Dana JKN dan BOK.

Menurut salah seorang pegawai yang identitasnya dirahasiakan, keterbukaan sangat diperlukan agar tidak muncul pertanyaan maupun kesalahpahaman di lingkungan internal Puskesmas.

“Kami hanya ingin semuanya terbuka dan sesuai aturan. Kalau memang sudah sesuai, tolong dijelaskan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari diperbaiki bersama,” ungkap salah seorang pegawai kepada awak media.

Masyarakat juga berharap agar pengelolaan anggaran kesehatan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kesehatan.

INSPEKTORAT DAN DINAS KESEHATAN DIMINTA TURUN TANGAN

Baca Juga  Bidpropam Polda Sulbar Sidak Polsek Sarudu, Hasilnya Bikin Bangga! Tak Ada Judi Online dan Semua Personel Tertib

Sehubungan dengan aspirasi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dan Inspektorat Kabupaten Nias Barat diminta segera memberikan perhatian serius.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOK dan JKN.
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2026.
3. Bukti pertanggungjawaban atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
4. Rincian penggunaan dana kapitasi JKN.
5. Realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana BOK.
6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan kegiatan di lapangan.
7. Saldo kas serta mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap anggaran dikelola sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

LRA 2025 DAN 2026 DIMINTA DIBUKA

Pegawai dan masyarakat secara khusus meminta agar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2026 dapat dijelaskan secara terperinci.

Informasi yang diharapkan meliputi sumber dana, jumlah anggaran, rincian realisasi setiap kegiatan, penggunaan dana, serta sisa anggaran.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi publik yang tidak termasuk kategori dikecualikan hendaknya dapat diakses melalui mekanisme permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

PELAYANAN KESEHATAN JANGAN TERGANGGU

Selain persoalan transparansi anggaran, masyarakat juga berharap adanya pembenahan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan internal di lingkungan Puskesmas Sirombu.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, suasana kerja yang kondusif, profesional, dan harmonis sangat diperlukan.

Dinas Kesehatan diharapkan melakukan pembinaan agar seluruh pegawai dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa terganggu persoalan internal.

MENUNGGU KLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUT

Perlu ditegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan penyampaian aspirasi pegawai dan masyarakat, bukan tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan penyimpangan anggaran.

Awak media membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Puskesmas Sirombu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, maupun Inspektorat Kabupaten Nias Barat untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti pada penjelasan administratif semata, tetapi ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pemeriksaan yang objektif apabila diperlukan.

Transparansi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran kesehatan dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Tim
Redaktur : Redaksi.

Haris
Author: Haris