oleh

Diduga Oknum Kadus Merangkap Jadi Ketua Pokmas, Program Pisew, Kades Kuala Dendang Bungkam

Discoverynews.id-DENDANG TANJAB TIMUR Dugaan isu seorang Kepala Dusun (Kadus) Desa Kuala Dendang merangkap sebagai Ketua Pokmas dalam kegiatan program PISEW pembangunan jalan rabat beton penghubung antar dua desa yang terletak di Parit 11 Salek, Dusun Jaya Indah, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, menuai sorotan.

 

Seorang Kepala Dusun (Kadus) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Kelompok Kerja Sama Antar Desa (Pokmas KAD) dalam program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2026.

 

Larangan ini didasarkan pada aturan teknis program PISEW dan regulasi pemerintahan desa:

1. Ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis) PISEW 2026

Pengurus Pokmas KAD wajib berasal dari perwakilan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, kelompok tani, atau kelompok nelayan.

 

2. Pemisahan Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) berperan sebagai pembina, penanggung jawab wilayah, serta pihak yang menetapkan SK delegasi dan Peraturan Bersama Kepala Desa, bukan sebagai pelaksana teknis atau pengurus inti di dalam Pokmas.

 

3. Status Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2024), Kepala Dusun merupakan pelaksana kewilayahan yang termasuk dalam struktur Perangkat Desa.

 

4. Menghindari Konflik Kepentingan

Karena berstatus sebagai aparatur pemerintahan desa yang digaji dari APBDes dan bekerja penuh waktu, Kepala Dusun harus menjaga netralitas serta akuntabilitas pengawasan. Perangkat desa hanya diperbolehkan merangkap jabatan yang bersifat melekat pada pengelolaan keuangan atau pengadaan internal APBDes (seperti Tim Pelaksana Kegiatan/TPK desa), bukan pada organisasi kemasyarakatan atau Pokmas swakelola kementerian.

Baca Juga  Duka dan Jerit Lelah Relawan Karhutla Kalimantan Barat, Derita Fisik Relawan di Garis Depan

 

Untuk menghindari temuan administrasi atau pembatalan pencairan dana saat verifikasi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), posisi Ketua Pokmas harus diisi oleh warga atau tokoh masyarakat aktif yang tercatat sebagai pengurus LKD (misalnya Ketua LPM, Ketua RW/RT, atau Ketua Kelompok Tani) dan bukan merupakan perangkat desa maupun anggota/pengurus partai politik.

 

Lain halnya yang terjadi di program PISEW Desa Kuala Dendang, menurut keterangan dari beberapa narasumber diduga bahwa inisial R selaku Ketua Pokmas saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) yang masih aktif di Desa Kuala Dendang tersebut.

 

Untuk informasi yang berimbang dan jelas, awak media ini mencoba menghubungi Kepala Desa melalui pesan singkat WhatsApp (red) terkait siapa sebenarnya inisial R ini, apakah beliau benar seorang oknum Kadus atau bukan, namun Kepala Desa Kuala Dendang terkesan bungkam dan belum memberi jawaban sampai berita ini diterbitkan.

 

Sampai berita ini diterbitkan, baik Ketua Pokmas maupun Kepala Desa Kuala Dendang belum memberikan keterangan resmi.

 

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang terkait. (741)

Kaperwil Jambi
Author: Kaperwil Jambi