ACEH TENGAH – Persiapan pelaksanaan Pacuan Kuda Tradisional Gayo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia mulai dimatangkan. Rapat persiapan digelar di ruang kerja Wakil Bupati Aceh Tengah, Rabu (12/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, M.SP, dan dihadiri Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugie, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala dinas terkait, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Syariat Islam, Satpol PP, KONI, unsur MPU serta lembaga terkait lainnya.
Pertemuan membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari konsep kegiatan, pengelolaan lokasi, pedagang, parkir, hingga pengawasan selama rangkaian pacuan kuda berlangsung.
Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, dalam rapat tersebut menekankan agar seluruh konsep kegiatan disusun secara efektif dan efisien. Menurutnya, pesta rakyat yang menjadi bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan harus dapat dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan beban ekonomi tambahan.
Fitriana meminta setiap kebijakan terkait pungutan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk retribusi parkir maupun tarif sewa lapak bagi pedagang, mengacu pada qanun dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Ia juga mendorong agar besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat ditetapkan secara wajar dan seminimal mungkin, terutama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang masih dalam tahap pemulihan setelah bencana alam yang terjadi sebelumnya.
Soroti Permainan Harga Lapak
Selain persoalan biaya resmi, Fitriana turut menyoroti persoalan yang kerap muncul setiap pelaksanaan pacuan kuda, yakni tingginya harga sewa lapak jualan akibat praktik perantara atau calo.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius panitia dan instansi terkait. Pengawasan harus diperketat agar pedagang kecil yang ingin mencari penghasilan selama pelaksanaan pesta rakyat tidak justru terbebani dengan harga sewa yang tidak wajar.
Ia mendorong agar mekanisme pengelolaan dan penyewaan lapak dibuat transparan sehingga pedagang mengetahui secara jelas tarif resmi yang ditetapkan serta tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Rapat juga membahas aktivitas masyarakat pada malam hari selama rangkaian kegiatan pacuan kuda. Aspek tersebut menjadi perhatian karena adanya potensi kegiatan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam dan norma sosial masyarakat Gayo.
Perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah, Tgk. Nurdin, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih maksimal selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
Pengawasan tidak hanya diarahkan pada arena pacuan kuda, tetapi juga aktivitas di sekitar lokasi kegiatan, khususnya pada malam hari. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan pesta rakyat tetap berlangsung aman, tertib dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat
Islam yang berlaku di Aceh.
Dengan keterlibatan lintas sektor tersebut, persiapan Pacuan Kuda Tradisional Gayo diharapkan tidak hanya mampu menghadirkan hiburan bagi masyarakat dalam momentum HUT ke-81 RI, tetapi juga memberikan ruang ekonomi bagi pelaku usaha dan pedagang lokal.
Pemerintah daerah bersama panitia pelaksana juga diharapkan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, transparan, aman serta tetap menjunjung tinggi nilai budaya Gayo dan ketentuan syariat Islam.
Pacuan kuda sendiri merupakan salah satu tradisi dan agenda budaya yang memiliki daya tarik kuat bagi masyarakat Aceh Tengah maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, penyelenggaraan tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat secara proporsional.
Author: Rizkan ekan
Komentar