MAMUJU, Discoverynews.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mendorong para administrator pemerintahan untuk memperkuat manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Pesan tersebut disampaikan Herdin saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, Jumat (21/8/2026), di Pusdiklat BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Kalukku.
Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari tahapan pembelajaran klasikal PKA tersebut, Herdin membawakan materi bertajuk “Manajemen Kinerja ASN: Membangun Birokrasi Berkinerja.” Kegiatan diselenggarakan BKPSDM Sulbar melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Fungsional.
Herdin menegaskan, manajemen kinerja ASN tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya memenuhi target individu. Lebih dari itu, kinerja setiap aparatur harus memiliki keterkaitan dengan sasaran organisasi dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah.
“Manajemen kinerja harus dipahami sebagai instrumen untuk memastikan setiap ASN bekerja secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi organisasi. Seorang administrator dituntut mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kinerja yang berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Herdin.
Menurutnya, administrator memiliki posisi strategis dalam memastikan roda organisasi berjalan efektif. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga harus mampu membangun budaya kerja produktif, memperkuat kolaborasi, serta mengarahkan tim agar setiap program memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan.
Karena itu, penyelarasan antara sasaran kinerja organisasi dengan kinerja individu menjadi salah satu aspek penting dalam membangun birokrasi yang berkinerja tinggi. Setiap ASN diharapkan memahami tujuan organisasi dan mengetahui kontribusi yang harus diberikan melalui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Herdin juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Kinerja ASN harus dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan sehingga orientasi kerja aparatur tidak berhenti pada rutinitas, tetapi menghasilkan perubahan dan manfaat bagi masyarakat.
Penguatan kapasitas kepemimpinan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.
Selama pembelajaran, peserta PKA mendapatkan pemahaman mengenai konsep manajemen kinerja ASN, penyelarasan sasaran kinerja organisasi dan individu, penguatan akuntabilitas, serta strategi kepemimpinan dalam membangun budaya kerja berkinerja tinggi di lingkungan birokrasi.
Pembelajaran tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Para peserta PKA dituntut mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen kinerja di unit kerja masing-masing setelah kembali menjalankan tugas.
Dengan demikian, peserta PKA Angkatan I diharapkan dapat tampil sebagai pemimpin administrator yang mampu menggerakkan organisasi, meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat pelayanan publik, sekaligus menjadi agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang semakin berkinerja dan berdampak bagi masyarakat.
Author: A.Fathir
Komentar