JOMBANG, Discoverynews,id – Gagasan mengenai masa depan Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya berbicara tentang peran sosial dan kebangsaan, tetapi juga menyentuh agenda penting kemandirian ekonomi warga. Hal itu mengemuka dalam peluncuran buku Imaji NU Masa Depan yang digelar Ikatan Kecendekiawanan NU bersama ASDANU di Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang. Buku Imaji NU Masa Depan menawarkan sejumlah gagasan strategis mengenai arah NU ke depan, termasuk bagaimana membangun kekuatan ekonomi sebagai fondasi kemandirian organisasi dan keberlanjutan khidmah kepada masyarakat.
Salah satu penulis sekaligus narasumber, Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, menilai besarnya basis sosial NU harus mampu dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Aras, semangat tersebut dapat dikaitkan dengan spirit Nahdlatut Tujjar atau kebangkitan kaum saudagar. Ia menegaskan, kekuatan ekonomi harus ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting bagi kemandirian, kemaslahatan dan keberlanjutan khidmah NU.
“Menghidupkan kembali spirit Nahdlatut Tujjar berarti menjadikan kekuatan ekonomi sebagai fondasi kemandirian, kemaslahatan, dan keberlanjutan khidmah NU,” ujar Aras.
Ia mengatakan, persoalan ekonomi NU bukan hanya menyangkut keterbatasan modal. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana modal sosial berupa solidaritas warga Nahdliyin dapat diubah menjadi kapasitas ekonomi yang terorganisasi, produktif dan berkelanjutan.
“Ekonomi NU harus bergerak dari solidaritas menuju kapasitas ekonomi. Solidaritas adalah modal sosial yang besar, tetapi harus dihubungkan dengan kelembagaan usaha, penguatan pasar, filantropi produktif, pemberdayaan digital dan tata kelola yang akuntabel,” katanya.
Aras memaparkan sedikitnya empat pilar yang dapat menjadi pijakan dalam membangun ekonomi NU masa depan. Pertama, penguatan lembaga usaha dan UMKM pesantren. Kedua, memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku ekonomi rakyat. Ketiga, mendorong transformasi zakat dan wakaf menjadi kekuatan filantropi produktif. Keempat, memperkuat jaringan ekonomi warga melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurutnya, kemitraan dengan pemerintah maupun sektor swasta juga tetap penting. Namun, kerja sama tersebut harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan tidak menciptakan ketergantungan.
“Kemitraan harus menghasilkan kemandirian. NU dapat berkolaborasi dengan negara, investor dan berbagai pihak, tetapi relasi ekonomi itu harus memperkuat kapasitas warga, memperluas akses pasar dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain kekuatan ekonomi, Aras menekankan pentingnya tata kelola yang profesional dan akuntabel. Menurut dia, pertumbuhan aset dan kegiatan ekonomi tanpa transparansi justru dapat menjadi titik lemah organisasi.
“Ekonomi yang besar tanpa akuntabilitas akan rapuh. Transparansi, tanggung jawab publik dan pemerataan manfaat harus menjadi bagian dari arsitektur ekonomi NU. Kemandirian bukan sekadar memiliki aset, tetapi kemampuan mengelola sumber daya secara profesional, mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.
Gagasan tersebut memperluas perspektif tentang NU masa depan. Kemandirian organisasi tidak hanya dipahami dari sisi politik dan kelembagaan, tetapi juga dari kemampuan membangun kedaulatan ekonomi warga.
Dalam kerangka itu, masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Pesantren, UMKM, koperasi, filantropi, petani hingga jaringan digital dipandang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kesejahteraan warga Nahdliyin.
Gagasan kemandirian tersebut juga beririsan dengan konsep konvergensi yang menjadi salah satu tawaran dalam buku Imaji NU Masa Depan. NU dinilai tetap dapat menjalin kemitraan dengan negara, namun pada saat yang sama harus menjaga independensi dan daya kritis sebagai organisasi masyarakat sipil.
Salah satu penulis buku, Khoiron As Saidany, menegaskan bahwa hubungan NU dengan pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
“NU boleh bermitra dengan negara sepanjang itu baik untuk kepentingan masyarakat, tapi NU juga harus bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan masyarakat banyak, utamanya warga Nahdliyin,” ujarnya.
Senada, Wakil Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Dr. Muhammad Wafiul Ahdi, mengingatkan agar kedekatan NU dengan pemerintah tidak menghilangkan independensi organisasi.
“Saya kira NU harus posisinya tidak menjadi subordinat dari pemerintah, tapi NU tetap mandiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari civil society,” pungkasnya.
Bagi Aras, kemandirian organisasi pada akhirnya membutuhkan basis material yang kuat. NU yang kuat secara kelembagaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemandirian ekonomi warganya.
“NU yang mandiri secara organisasi harus diperkuat oleh warga yang semakin mandiri secara ekonomi. Karena khidmah yang berkelanjutan membutuhkan kelembagaan yang kuat, ekonomi yang produktif dan kemaslahatan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Peluncuran Imaji NU Masa Depan dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang pun menjadi momentum untuk memperluas pembahasan mengenai arah organisasi. Kemandirian ekonomi, penguatan warga, profesionalitas tata kelola serta keberanian menjaga independensi menjadi bagian penting dari gagasan NU menghadapi tantangan masa depan.
Author: A.Fathir
Komentar