Oleh: Rudi Fathir
Korwil Sulbar Discoverynews.id
DISCOVERYNEWS.ID — Ada masa ketika masyarakat hanya mengeluhkan listrik padam. Namun ketika lampu mati, bahan bakar minyak (BBM) sulit didapat, dan LPG ikut langka, persoalannya tidak lagi sekadar soal kenyamanan. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pertanyaan serius: ke mana sebenarnya langkah kaki kita ketika kebutuhan paling mendasar justru terasa bak ditelan bumi?
Mati lampu mungkin sudah menjadi pemandangan yang dianggap biasa. Masyarakat menyalakan senter, mengisi daya telepon sebelum listrik padam, atau mencari tempat yang masih memiliki aliran listrik. Tetapi jika pemadaman berlangsung berulang, tentu dampaknya jauh lebih luas.
Pelaku UMKM kehilangan waktu produksi. Pedagang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk genset. Anak-anak kesulitan belajar pada malam hari. Pelayanan publik dan aktivitas ekonomi ikut terganggu. Rumah tangga pun harus beradaptasi dengan ketidakpastian: kapan listrik menyala dan kapan kembali padam?
Di sisi lain, persoalan BBM dan LPG menambah beban masyarakat. Ketika BBM sulit ditemukan, antrean kendaraan mengular di SPBU. Waktu terbuang, pekerjaan tertunda, dan biaya transportasi berpotensi meningkat.
Begitu pula LPG. Bagi sebagian masyarakat, LPG bukan sekadar barang dagangan. Ia adalah energi utama untuk memasak setiap hari. Ketika LPG langka, yang terganggu bukan hanya dapur rumah tangga, tetapi juga usaha kecil seperti warung makan, penjual kue, pedagang gorengan dan berbagai usaha berbasis makanan.
Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah semua ini hanya persoalan teknis distribusi, atau ada persoalan yang lebih besar dalam tata kelola kebutuhan dasar masyarakat?
Pemerintah tentu memiliki alasan dan mekanisme dalam menangani persoalan energi. Ada persoalan pasokan, distribusi, cuaca, kondisi geografis, hingga faktor teknis di lapangan. Namun bagi masyarakat, penjelasan tersebut harus berujung pada satu hal: kepastian.
Masyarakat tidak membutuhkan janji yang berulang. Mereka membutuhkan listrik yang menyala, BBM yang tersedia secara wajar, dan LPG yang dapat diperoleh dengan harga serta mekanisme yang jelas.
Karena itu, pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir. Jangan sampai kelangkaan terjadi berulang, sementara masyarakat hanya menjadi pihak yang selalu diminta bersabar.
Data mengenai stok, distribusi dan kebutuhan daerah juga harus terbuka. Jika memang stok aman, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang meyakinkan. Jika terjadi gangguan distribusi, harus ada penjelasan mengenai penyebab dan langkah konkret yang dilakukan.
Pengawasan terhadap penyaluran LPG dan BBM juga tidak boleh berhenti di atas kertas. Jika ditemukan penimbunan, permainan distribusi atau praktik yang merugikan masyarakat, penindakan harus dilakukan secara tegas.
Begitu pula persoalan listrik. Jika pemadaman disebabkan gangguan teknis atau keterbatasan sistem, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, termasuk estimasi penanganan dan langkah antisipasi agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang jalan yang mulus, gedung yang berdiri megah atau angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketika listrik menyala, dapur mengepul dan kendaraan dapat bergerak, di situlah negara benar-benar hadir.
Jangan sampai masyarakat terus bertanya ke mana harus melangkah, sementara solusi atas persoalan listrik, BBM dan LPG terasa bak ditelan bumi.
Sebab bagi rakyat kecil, energi bukan sekadar komoditas. Energi adalah urat nadi kehidupan.
Dan ketika urat nadi itu tersendat, pemerintah tidak cukup hanya melihat. Harus bergerak.
Author: A.Fathir
Komentar