Mlauku,Discoverynews.Id-Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Komisi IV, Fraksi PDI Perjuangan, Yan Zamora Noach, S.P. melaksanakan kegiatan Reses Dengar Pendapat di lingkungan SMA 7 Maluku Barat Daya, Desa Abusur, Kecamatan Kisar Selatan 14 September 2026
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh seluruh Kepala Sekolah dan Guru jenjang SMA serta SMK se-Pulau Kisar, yang menyampaikan secara terbuka berbagai persoalan mendesak yang dihadapi dunia pendidikan di wilayah kepulauan terluar ini.
Berikut beragam aspirasi dan keluhan yang disampaikan:
1. Infrastruktur & Sarana Prasarana Belum Memadai
Guru dan kepala sekolah menegaskan kebutuhan mendesak akan perbaikan gedung, ruang kelas, serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas dan belum layak di sejumlah satuan pendidikan.
2. Kesejahteraan Guru: Sertifikasi & TPP Belum Terealisasi
Poin yang paling mengemuka adalah belum terpenuhinya hak-hak guru, antara lain tunjangan sertifikasi dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum terealisasi sejak tahun 2025. Para guru menyampaikan keprihatinan mendalam:
“Bagaimana kami bisa melayani dan mengajar dengan sebaik-baiknya, jika hak-hak serta kesejahteraan kami tidak diperhatikan? Pemerintah Provinsi dinilai belum serius menyelesaikan masalah ini.”
3. Kekurangan Guru & Moratorium Mutasi
Sekolah-sekolah masih kekurangan guru mata pelajaran, namun di saat yang sama Pemerintah Provinsi memberlakukan moratorium mutasi PNS, sehingga pengisian kekosongan menjadi tersendat.
4. Kenaikan Pangkat Terhambat Hingga Puluhan Tahun
Proses kenaikan pangkat guru berjalan lambat dan berbelit-belit, terutama bagi guru yang diangkat sebelum peralihan kewenangan ke Pemerintah Provinsi pada tahun 2015. Bahkan ada guru yang tidak naik pangkat selama 21 tahun. Pemerintah Provinsi dinilai tidak serius mengatasi persoalan ini.
5. Sarana Praktek SMK Masih Minim
SMK diharapkan melahirkan lulusan yang siap pakai dan mandiri, namun sarana dan prasarana praktek siswa masih sangat terbatas, sehingga tujuan pendidikan kejuruan belum tercapai secara maksimal.
6. Dana BOSDA Tidak Tersalurkan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hingga kini belum tersalurkan kepada sekolah-sekolah SMA di Pulau Kisar, menyulitkan operasional harian sekolah.
7. Penempatan Guru PPPK Tidak Sesuai SK
Surat tugas yang diberikan Dinas Pendidikan kepada tenaga PPPK ternyata mengarahkan mereka bertugas tidak sesuai dengan SK penempatan. Hal ini perlu ketegasan Pemerintah Provinsi, mengingat kebutuhan guru di wilayah 3T masih sangat besar.
8. Redistribusi Guru ke Sekolah Swasta Diperlukan
Para peserta memandang perlu adanya pemerataan dan redistribusi guru juga ke sekolah-sekolah swasta, agar kualitas pendidikan dapat setara bagi seluruh anak di Pulau Kisar.
9. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Belum Berjalan
Anggaran daerah telah di potong oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaannya namun sampai hari ini belum satupun sekolah di kisar yang mendapatkan pelayanan makan bergizi gratis.
Author: Demianus Dadiara
Komentar