Diduga Karena Beda Pilihan Politik, Warga Nias Barat Tak Dapat Bantuan Pangan

Nias Barat –DiscoveryNews.id Seorang warga Nias Barat berinisial YD mengaku tidak pernah menerima bantuan pangan dari pemerintah. Ia menduga, haknya sebagai penerima bantuan terhalang karena perbedaan pilihan politik pada Pilbup Nias Barat 2020 silam.

Kepada DiscoveryNews.Id, YD bercerita, pada kontestasi 2020 ia mendukung calon bupati yang kalah. Sejak itu, ia merasa dikucilkan dari berbagai program bantuan.

“Saya dukung calon yang tidak jadi. Sejak itu saya tidak pernah dapat bantuan,” kata YD seperti ditirukan media tersebut.

Kecurigaan itu menguat setelah istrinya mempertanyakan status bantuan kepada aparat desa. Jawaban yang ia terima: data penerima berasal dari pusat.

Jawaban itu, bagi warga, justru menimbulkan tanda tanya baru. Bagaimana data itu dimutakhirkan? Siapa yang memverifikasi di tingkat desa? Mengapa warga yang secara ekonomi layak menerima justru terlewat?

Padahal, skema bantuan pangan pemerintah pusat mensyaratkan pemutakhiran data di tingkat desa dan kelurahan melalui musyawarah dan verifikasi berjenjang. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan wajib diperbarui.

Persoalan ini memantik harapan warga agar Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, turun tangan. Warga meminta orang nomor satu di Nias Barat itu memberi arahan tegas kepada jajaran pemerintahan desa, dari kepala dusun hingga kepala desa, agar tidak mencampuradukkan urusan bantuan dengan urusan politik.

Bantuan, kata warga, seharusnya berbasis data dan kriteria, bukan berbasis pilihan politik.

Catatan Redaksi:

Redaksi — DiscoveryNews.id menegaskan, dugaan adanya kaitan antara pilihan politik dengan tidak diterimanya bantuan pangan adalah keterangan sepihak dari warga yang diwawancarai bukan kesimpulan redaksi.

Untuk menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi, _DiscoveryNews.id. membuka ruang hak jawab dan klarifikasi selama 2×24 jam kepada Pemerintah Desa setempat, Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat, serta pihak terkait lainnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.