MAMUJU, Discoverynews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah indikator mengalami perbaikan, tetapi persoalan rendahnya kunjungan balita ke Posyandu dan meningkatnya angka perkawinan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Evaluasi program tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026). Rapat membahas perkembangan penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga perkawinan anak.
Dalam evaluasi tersebut, Junda mengungkapkan angka stunting di Sulbar menunjukkan penurunan dari 35 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 menjadi 26 persen berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membawa balita ke Posyandu. Cakupan kunjungan balita ke Posyandu saat ini baru mencapai sekitar 70 persen.
“Artinya, sudah ada penurunan, cuma tadi yang kita evaluasi adalah angka kunjungan balitanya ke Posyandu yang masih rendah yaitu sekitar 70 persen,” kata Junda.
Menurutnya, peningkatan kunjungan ke Posyandu penting untuk mendukung pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, sehingga kondisi gizi anak dapat diketahui dan ditangani sesuai kebutuhan.
Di sektor pendidikan, jumlah anak tidak sekolah di Sulbar juga mengalami penurunan dari sekitar 37.000 menjadi 22.000 anak. Pemerintah terus mendorong upaya mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan, dengan memperhatikan berbagai faktor penyebab, termasuk kondisi ekonomi keluarga dan kenakalan remaja.
Sementara itu, angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Capaian ini perlu diperkuat melalui pembenahan data penerima bantuan sosial dan sinergi lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada indikator perkawinan anak. Angkanya justru meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen. Persoalan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan berbagai tantangan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.
Junda menegaskan, persoalan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Keempat persoalan tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.
“Jadi antara stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, kemudian perkawinan anak ini saling berkait, ini merupakan lingkaran yang harus kita menangani, bagaimana cara menanganinya, tidak parsial,” ujar Junda.
Ia menekankan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) agar pelaksanaan Pastipadu mengedepankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah diharapkan melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, masyarakat, serta media untuk memperkuat efektivitas program.
Junda juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghilangkan ego sektoral dan mengutamakan tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
“Di sini saya menekankan kepada teman-teman, kita menanggalkan ego sektoral bahwa ini adalah program prioritas kita yang untuk mensejahterahkan masyarakat, jangan kita ego bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan kita kalau OPD kita berhasil, tidak, bahwa keberhasilan kita kalau kita bisa mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Pemprov Sulbar turut membahas pengembangan dashboard digital Pastipadu. Sistem ini diharapkan mampu mendukung pemantauan indikator secara lebih terarah, memperkuat kualitas data, serta membantu pemerintah menentukan langkah intervensi sesuai kondisi di lapangan.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya mempercepat penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak secara terpadu. Keberhasilan Pastipadu tidak hanya diukur dari capaian masing-masing OPD, tetapi juga dari sejauh mana program pemerintah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Author: Gilang Sulbar
