oleh

6 Miliar Untuk Besi Rongsokan, Kontraktor Untung, Bina Marga UPTD Gunungsitoli Bungkam, Rakyat Lahomi Menderita

Nias Barat, DiscoveryNews.id

Proyek pembangunan Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Bagaimana tidak, anggaran kurang lebih 6 Miliar digelontorkan untuk jembatan ini, tetapi yang didapat masyarakat justru penderitaan.

Anggaran 6 Miliar untuk besi rongsokan. Itulah yang diduga terjadi di lapangan. Besi lama yang seharusnya tidak digunakan lagi. Besi lama yang seharusnya menjadi barang rongsokan. Besi lama yang seharusnya dilelang oleh pemerintah. Besi itulah yang diduga dipakai oleh kontraktor untuk membangun Jembatan Lahomi.

Hasil pantauan langsung tim Redaksi Media DiscoveryNews.id Sumatera Utara di lapangan pada hari Selasa 10 November 2026, menemukan fakta yang sangat memprihatinkan dan sangat merugikan masyarakat.

Bukti foto pertama pada pukul 18.33, terlihat jelas para pekerja sedang melakukan pengecoran di atas rangka besi yang sudah tampak lama dan berkarat.

Bukti foto kedua pada pukul 18.39, terlihat lebih jelas dan lebih dekat. Terlihat jelas tumpukan besi yang sudah sangat lama, sudah berkarat parah, sudah lapuk, sudah keropos, dan sudah tidak layak pakai. Besi seperti inilah yang diduga dipakai untuk jembatan yang akan dilalui masyarakat setiap hari.

Jika dugaan ini benar, maka kontraktor diduga untung besar. Anggaran besar, tetapi bahan yang dipakai diduga bahan bekas. Selisih anggaran diduga masuk ke kantong pribadi. Rakyat yang menjadi korban.

Di sisi lain, Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli bungkam. Sebagai pihak yang seharusnya mengawasi, membina, dan mengontrol kualitas pekerjaan, sampai hari ini tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada tindakan. Masyarakat menilai, pengawasan lemah. Masyarakat menilai, Bina Marga diduga tutup mata.

Yang lebih mengejutkan, sampai hari ini masyarakat tidak tahu siapa kontraktornya. Masyarakat tidak tahu siapa CV nya. Papan informasi proyek tidak ada. Papan informasi proyek tidak terpasang di lokasi. Proyek uang rakyat, tetapi rakyat tidak boleh tahu siapa yang mengerjakannya.

Sementara itu, rakyat Lahomi menderita. Jembatan Lahomi yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat, kini tidak bisa dilalui. Masyarakat terputus aksesnya. Masyarakat kesulitan bekerja. Anak anak kesulitan bersekolah. Orang sakit kesulitan berobat. Hasil pertanian masyarakat kesulitan diangkut. Jembatan darurat pun tidak disediakan.

Seorang warga yang menjadi narasumber kepada tim media ini, dengan tegas menyampaikan keluhannya.

Kami melihat sendiri di lapangan. Besi yang dipakai itu besi lama. Besi bekas. Besi yang sudah berkarat. Besi yang sudah lapuk. Besi yang seharusnya sudah jadi rongsokan dan mau dilelang pemerintah. Tapi kenapa besi seperti itu yang dipakai untuk jembatan kami. Kalau jembatan ini roboh, siapa yang tanggung jawab. Nyawa kami taruhannya. Foto ini buktinya. Kami tidak mengada ada. Kami minta Bina Marga UPTD Gunungsitoli turun langsung dan lihat sendiri. Jangan hanya diam.

Untuk menjaga keselamatan narasumber, identitas narasumber kami tulis dirahasiakan.

*DIDUGA MELANGGAR ATURAN DAN UNDANG UNDANG KEMENTERIAN PUPR RI*

Redaksi menilai, apa yang terjadi di Jembatan Lahomi ini diduga kuat melanggar aturan dan Undang Undang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Pertama, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Undang Undang ini ditegaskan, setiap pekerjaan konstruksi wajib dilaksanakan sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Penyedia jasa wajib menjamin kualitas pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas kegagalan bangunan. Jika jembatan dibangun dengan besi bekas yang tidak layak, maka itu diduga melanggar kewajiban menjamin mutu dan keselamatan konstruksi.

Kedua, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Dalam aturan ini ditegaskan, penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak. Bahan yang digunakan wajib baru, wajib sesuai spesifikasi, wajib lulus uji kualitas, dan tidak boleh menggunakan bahan bekas yang sudah tidak memenuhi standar. Penggunaan besi lama bekas rongsokan diduga jelas melanggar spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.

Ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dalam aturan ini ditegaskan, setiap pekerjaan jembatan wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, keselamatan pekerja, dan keselamatan konstruksi. Jika jembatan tidak bisa dilalui dan tidak disediakan jembatan darurat, maka keselamatan masyarakat diduga diabaikan. Jika besi yang dipakai sudah berkarat dan lapuk, maka keselamatan konstruksi diduga tidak dijamin.

Baca Juga  Jelang Ramadan, Bupati Garut Pantau Ketersediaan Bapokting di Pasar Guntur Ciawitali

Keempat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang menegaskan kewajiban transparansi proyek. Setiap proyek wajib memasang papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Papan informasi tersebut wajib memuat nama kegiatan, nama penyedia jasa, nilai kontrak, sumber dana, masa pelaksanaan, dan nama pengawas. Tidak adanya papan informasi proyek di Jembatan Lahomi diduga melanggar kewajiban transparansi tersebut dan diduga melanggar prinsip keterbukaan informasi publik.

Kelima, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proyek yang dibiayai uang rakyat wajib terbuka kepada masyarakat. Masyarakat berhak tahu siapa kontraktornya, berapa anggarannya, dan bagaimana kualitas pekerjaannya. Menyembunyikan identitas kontraktor dan tidak memasang papan proyek diduga melanggar hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Keenam, Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Undang Undang ini ditegaskan, penyelenggara jalan wajib menjaga jalan dan jembatan agar tetap berfungsi, aman, dan dapat dilalui masyarakat. Jika jembatan tidak bisa dilalui dalam waktu lama dan tidak disediakan jalan alternatif atau jembatan darurat, maka penyelenggara jalan diduga lalai dalam kewajibannya.

Atas dasar aturan tersebut, Redaksi meminta kepada Kementerian PUPR RI, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum, dan BPK untuk turun langsung melakukan audit teknis, audit kualitas bahan, dan audit anggaran pada proyek Jembatan Lahomi ini.

Redaksi Media http://DiscoveryNews.id Sumatera Utara menegaskan, media ini hadir bukan untuk mencari kesalahan siapa pun. Yang dicari adalah fakta. Fakta yang baik akan dikabarkan baik. Fakta yang diduga merugikan negara dan masyarakat, wajib dikabarkan agar segera diperbaiki.

Kami akan selalu mengabarkan kinerja positif pemerintah, kerja nyata pemerintah, kebaikan pemerintah, dan keberhasilan pembangunan yang benar benar dirasakan masyarakat.

Namun di sisi lain, kami juga wajib menyampaikan fakta tentang hal hal yang diduga merugikan negara dan masyarakat, agar segera mendapatkan solusi dan agar tidak ada lagi rakyat yang dirugikan.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak kontraktor dan pihak Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada kedua pihak tersebut.

Redaksi meminta dengan tegas agar kontraktor dan Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli segera menjawab.

Satu, benar atau tidak anggaran Jembatan Lahomi ini kurang lebih 6 Miliar.

Dua, siapa nama CV atau perusahaan yang mengerjakannya dan mengapa papan informasi proyek tidak dipasang.

Tiga, benar atau tidak kontraktor diduga memakai besi lama bekas rongsokan yang seharusnya dilelang pemerintah, seperti yang terlihat jelas dalam 2 foto bukti di lapangan.

Empat, apakah Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli sudah melakukan pengawasan dan uji kualitas bahan sesuai Peraturan Menteri PUPR. Jika sudah, mengapa besi seperti ini bisa lolos.

Lima, mengapa jembatan sampai hari ini tidak bisa dilalui dan mengapa jembatan darurat tidak dibuatkan.

Enam, kapan tepatnya jembatan ini bisa dilalui masyarakat dengan aman.

Masyarakat tidak butuh janji. Masyarakat butuh kejelasan. Masyarakat butuh jembatan yang kuat, aman, dan layak dilalui.

Kontraktor jangan hanya untung. Bina Marga jangan hanya bungkam. Rakyat Lahomi jangan terus menderita.

Redaksi akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai masyarakat mendapatkan keadilan dan mendapatkan haknya kembali.

Keterangan Foto 1

Foto bukti pertama kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.33. Terlihat pekerja sedang melakukan pengecoran di atas rangka besi yang diduga besi lama bekas rongsokan.

Keterangan Foto 2

Foto bukti kedua kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.39. Terlihat jelas dari jarak dekat tumpukan besi yang sudah sangat lama, sudah berkarat parah, sudah lapuk, dan sudah tidak layak pakai.

Penulis, Rer DiscoveryNews.id .

Haris
Author: Haris