Jakarta, | DiscoveryNews.id — Dugaan praktik manipulasi klaim asuransi kendaraan di lingkungan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk tengah menjadi perhatian publik.
Sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/4), untuk mendesak lembaga antirasuah tersebut melakukan penyelidikan awal atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan terjadi.
Aksi tersebut didorong oleh temuan investigatif lapangan yang mengindikasikan adanya pola klaim yang dinilai tidak wajar dan diduga dilakukan secara sistematis. Indikasi tersebut meliputi dugaan penggelembungan nilai perbaikan kendaraan, pengajuan komponen yang tidak sesuai dengan kondisi riil kendaraan, serta dugaan adanya praktik tidak resmi dalam proses kerja sama dengan bengkel rekanan.
Koordinator lapangan aksi, Anwar, menyatakan bahwa temuan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran administratif. “Dari hasil pemantauan kami, terdapat indikasi kuat adanya pola yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Karena itu kami meminta KPK segera menindaklanjuti dan tidak mengabaikan laporan ini,” ujarnya di sela aksi.
Salah satu poin yang disorot adalah dugaan adanya permintaan imbalan dalam bentuk uang maupun fasilitas tertentu, termasuk dugaan permintaan satu unit kendaraan kepada pihak bengkel rekanan, PT Mitra Auto Indo.
Permintaan tersebut diduga berkaitan dengan pengkondisian proses klaim asuransi.
Selain itu, dalam sejumlah kasus yang diklaim ditemukan di lapangan, nilai klaim disebut tidak sebanding dengan tingkat kerusakan kendaraan. Terdapat pula dugaan pencantuman komponen atau suku cadang yang secara fisik tidak tersedia, namun tetap tercantum dalam dokumen pengajuan klaim.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga dapat mencoreng kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional, terutama mengingat adanya keterkaitan entitas tersebut dengan BUMN.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi mendesak KPK untuk segera melakukan langkah investigatif, termasuk koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme klaim dan kerja sama dengan pihak rekanan.
Mereka juga menuntut agar seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal perusahaan maupun mitra kerja, diproses secara hukum secara transparan tanpa adanya intervensi.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan di sektor jasa keuangan.
Para demonstran menilai bahwa penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menindak dugaan praktik korupsi di sektor non-pemerintahan yang memiliki dampak luas.
Hingga berita ini diturunkan, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh massa aksi tersebut.
Publik kini menantikan langkah lanjut aparat penegak hukum. Penanganan kasus ini dipandang akan menjadi indikator sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas ditegakkan dalam sektor industri jasa keuangan.
(Sumber : SM.Tieam.)
