KUPANG, 19 Mei 2026 – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi lokal menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Selasa (19/5/2026), untuk mengecam kelalaian Pemprov NTT dalam menangani krisis infrastruktur dan BBM di wilayah Amfoang.
Aksi tersebut melibatkan Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKU), Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF), Perhimpunan Mahasiswa Amfoang Tengah (PERMASTENG), Perhimpunan Mahasiswa Amfoang Timur (PERMATIM), Ikatan Pemuda Pelajar Amfoang Barat Daya (IPPJAR AMBADA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), FOSMAB, dan Ikatan Mahasiswa Asal Amanuban(IKMABAN). Mereka menilai Pemprov NTT abai terhadap penderitaan warga Amfoang yang sudah bertahun-tahun terisolasi akibat minimnya pembangunan.
Ketua Umum PERMASKU, Asten Bait, mengatakan aksi ini adalah suara langsung dari masyarakat Amfoang yang selama ini tidak didengar.
“Kami hadir di sini membawa tangisan masyarakat Amfoang. Infrastruktur tidak tersentuh, aktivitas warga lumpuh. Kami tidak mau melihat orang tua kami terus menderita,” tegas Asten.
Kondisi semakin parah setelah penahanan BBM oleh oknum polisi beberapa minggu lalu. Menurut Asten, peristiwa itu membuat Amfoang benar-benar terisolasi dan warga tidak bisa berbuat apa-apa.
Senada, Ketua Umum IKIF Marsel Nomeni menyentil ketidakmampuan Pemprov NTT mengurus akses jalan Fatuleu menuju Amfoang Barat Daya, Barat Laut, hingga Amfoang Utara tembus Oepoli.
“Kalau Pemprov tidak mampu, alihkan saja status jalannya menjadi jalan nasional. Jangan biarkan warga terus jadi korban kelalaian,” desak Marsel.
Ketua PERMATIM, Erens Suni’Uf, menyoroti nasib Rumah Sakit Pratama Amfoang yang diresmikan Pemprov NTT pada 2023 namun hingga kini tidak beroperasi sama sekali.
“Rumah sakit itu hanya jadi pajangan. Tiga tahun berlalu, tidak ada fasilitas, tidak ada pelayanan. Ini penghinaan bagi masyarakat Amfoang,” kata Erens.
Ketua IPPJAR, Deman Lalan, meminta Pemprov segera menurunkan alat berat ke titik-titik vital yang tidak bisa diakses warga.
“Kalau tidak ada alat berat, aktivitas masyarakat tidak akan pernah lancar. Jangan cuma janji,” ujarnya.
Ketua IKMABAN, Sandro, menambahkan bahwa kerusakan jembatan dan jalan, ditambah krisis BBM, telah menjadi polemik berkepanjangan.
“Pemerintah jangan diam saja. Turun langsung lihat kondisi Amfoang. Infrastruktur yang buruk ini menghambat semua aktivitas warga,” tegas Sandro.
Aliansi menegaskan, jika Pemprov NTT terus mengabaikan, mereka akan terus mengawal dan membawa persoalan ini ke ranah publik hingga ada tindakan nyata.
(Om Yekho/Red)
