Semarang – discoverynews.idPersoalan pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Bulu kembali menjadi sorotan. Sejumlah pedagang mengeluhkan membeludaknya sampah kiriman dari warga Barusari yang dibuang ke lokasi tersebut. Padahal, fasilitas TPS itu diperuntukkan khusus guna menampung limbah aktivitas pasar dan para pedagang.
Salah seorang pedagang Pasar Bulu yang enggan disebutkan namanya menilai, masalah ini bukan sekadar urusan penumpukan sampah, melainkan menyangkut etika dan pemahaman terkait fungsi fasilitas umum.
“Ini TPS Pasar Bulu, bukan TPS warga Barusari. Kenapa tidak ada edukasi kepada warga mengenai tata cara dan lokasi pembuangan sampah yang benar? Kami yang setiap hari berdagang di sini justru yang terkena dampaknya,” ujarnya kesal.
Keluhan senada disampaikan oleh Sentot, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertanggung jawab mengangkut dan mengelola sampah di Pasar Bulu. Menurut Sentot, perihal salah sasaran pembuangan sampah ini sudah berlangsung lama dan telah beberapa kali dikoordinasikan dengan pihak terkait, namun belum membuahkan hasil.
“Setiap hari ada saja warga Barusari yang membuang sampah di sini. Kami sudah koordinasi sejak lama. Mereka kan sebenarnya punya TPS sendiri, kenapa harus dibuang ke sini?” kata Sentot.
Akibat kondisi ini, petugas KSM terpaksa bekerja ekstra keras karena harus memilah dan menyortir sampah yang dibuang secara sembarangan oleh pihak luar.
“Pedagang membayar kami untuk mengurus sampah mereka. Kalau warga luar mau ikut membuang sampah di sini, silakan, tapi harus tahu mekanismenya. Jangan asal buang begitu saja. Jika volume sampah dari luar pasar terus bertambah tanpa regulasi yang jelas, kapasitas TPS akan lumpuh dan merugikan pedagang,” lanjut Sentot.
Tuntutan Peran Aktif Pemerintah Setempat
Terkait konflik ini, pihak Kelurahan Barusari kabarnya telah dimintai klarifikasi. Namun menurut para pedagang, respons dari pihak kelurahan justru terkesan melempar tanggung jawab ke instansi lain, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Para pedagang menegaskan kembali bahwa inti persoalan terletak pada tata kelola dan etika penggunaan fasilitas. Seorang pedagang kelapa di Pasar Bulu menyatakan bahwa peran pemerintah kelurahan sangat krusial dalam mengedukasi masyarakat.
“Lurah Barusari seharusnya bisa mengedukasi warganya agar paham mekanisme pembuangan sampah. Jangan hanya diam dan pasif,” cetusnya. Ia menambahkan, para pedagang merasa sangat dirugikan karena hak fasilitas mereka terganggu oleh kelalaian warga luar.
“Jujur kami terpukul. Jika tidak ada tindakan nyata dari pemangku kebijakan, persoalan ini akan terus kami suarakan hingga mendapat perhatian serius,” tegas pedagang kelapa tersebut.
Kini, para pedagang berharap ada koordinasi yang lebih konkret dan tegas antara pihak kelurahan, pengelola pasar, dan instansi terkait. Langkah ini dinilai mendesak agar penggunaan TPS kembali tertib, sekaligus mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu roda perekonomian di Pasar Bulu.
Komentar