Pemkab Garut Usung Tema Pemerataan Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas pada RKPD 2027


GARUT, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kamis (22/1/2026).

Bupati Garut menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan krusial untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebelum memasuki proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, RKPD 2027 harus menjadi landasan kuat dalam mewujudkan visi pembangunan “Garut Hebat dan Berkelanjutan.”

“Sebelum memasuki tahapan Musrenbang, sejak awal saya tegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan forum penetapan kegiatan, melainkan forum pembentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Apa yang disepakati dalam forum ini akan menjadi landasan pada seluruh tahapan perencanaan selanjutnya,” ujar Syakur.

Untuk tahun 2027, Pemkab Garut menetapkan tema pembangunan “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah.” Tema tersebut dipilih sebagai respons atas berbagai tantangan objektif yang dihadapi daerah, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penguatan daya saing wilayah.

“Visi pembangunan Kabupaten Garut adalah Garut Hebat dan Berkelanjutan. Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkeadilan antarwilayah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, S. Fahmi, menyatakan dukungannya terhadap proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Ia mengungkapkan bahwa anggota DPRD saat ini juga tengah melaksanakan agenda reses pada 19–26 Januari 2026.

“Aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses mencerminkan kondisi permasalahan dan harapan masyarakat secara nyata. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” ujar Fahmi.

Di tempat yang sama, Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan. Penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.

Natsir memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Garut pada tahun 2027, di antaranya:

  • Pemenuhan Layanan Dasar, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  • Tata Kelola Pemerintahan, menuju birokrasi yang profesional, inovatif, adaptif, dan bersih;
  • Penguatan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
  • Ketahanan Fiskal Daerah, sebagai antisipasi terhadap keterbatasan kapasitas fiskal.

Ia menambahkan, tindak lanjut dari forum ini adalah kewajiban setiap perangkat daerah untuk menyempurnakan rancangan kerja masing-masing.

“Selanjutnya, kecamatan akan menyelenggarakan Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan partisipatif, guna menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” pungkas Natsir.

Forum konsultasi publik ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahan strategis, agar penyusunan RKPD Kabupaten Garut selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Dede Mulyana


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *