Bengkalis-DiscoveryNews.id
Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi, nasib wartawan justru kerap berada di posisi yang memprihatinkan.
Insentif yang seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas kerja jurnalistik yang penuh risiko dan tekanan, justru sering diabaikan. Padahal, wartawan adalah garda terdepan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mengawal penggunaan anggaran publik.
Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak jurnalis, khususnya di daerah, bekerja tanpa kepastian kesejahteraan.
Mereka dituntut profesional, objektif, dan cepat, namun tidak diimbangi dengan perhatian yang layak dari pemerintah maupun pemangku kepentingan. Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh langsung pada kualitas demokrasi.
Ketika insentif diabaikan, maka independensi wartawan berada dalam ancaman
. Minimnya dukungan dapat membuka celah praktik-praktik tidak sehat, seperti keberpihakan akibat tekanan ekonomi atau ketergantungan pada pihak tertentu. Jika hal ini dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya profesi wartawan, tetapi juga transparansi informasi yang menjadi hak publik.
Lebih ironis lagi, di saat pemerintah gencar menggaungkan prinsip keterbukaan, justru perlindungan dan penghargaan terhadap insan pers masih setengah hati.
Tidak adanya standar yang jelas dalam pemberian insentif memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap penguatan ekosistem media yang sehat.
Sudah saatnya ada keberpihakan nyata.
Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang adil dan transparan terkait insentif wartawan, tanpa diskriminasi dan tanpa kepentingan tersembunyi.
Wartawan bukan sekadar penyampai berita, tetapi penjaga demokrasi. Mengabaikan mereka sama halnya dengan mempertaruhkan transparansi itu sendiri.
Hakikatnya semangat Pancasila sila ke lima .keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Sejati nya wartawan juga menginginkan hak untuk mendapati kehidupan yang layak.yang berkeadilan sosial.
(yolanda)
