Discoverynews.id, LUMAJANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan pembekalan kepada ribuan petugas yang akan diterjunkan ke lapangan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan pendataan ekonomi terbesar yang digelar pemerintah setiap 10 tahun sekali.
Ketua BPS Lumajang, Mochamad Sonhaji, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini disebut sebagai sensus ekonomi yang lengkap karena tidak hanya mendata unit usaha dan kegiatan ekonomi, tetapi juga mencakup sektor pertanian serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
“Negara saat ini mempunyai agenda besar yaitu Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Yang membedakan dengan sensus sebelumnya, kali ini sensus ekonomi dilakukan secara lebih lengkap karena juga mencakup sektor pertanian dan pendataan sosial ekonomi rumah tangga,” ujar Sonhaji.
Untuk mendukung pelaksanaan pendataan tersebut, BPS Lumajang menyiapkan sebanyak 1.161 petugas yang akan disebar di 21 kecamatan. Sebelum bertugas, seluruh petugas mendapatkan bimbingan teknis melalui dua tahapan, yakni pembelajaran mandiri (asinkronus) selama dua hari dan pelatihan tatap muka (sinkronus).
Menurut Sonhaji, pelatihan tatap muka dilaksanakan dalam tiga training center (TC), yaitu satu TC di Lumajang dan dua TC di Surabaya. Pembagian lokasi dilakukan karena kebutuhan kelas yang cukup banyak, mencapai 43 kelas.
“Di Lumajang hanya tersedia satu lokasi yang memenuhi syarat untuk menampung banyak kelas sekaligus, sehingga sebagian pelatihan dilaksanakan di Surabaya,” jelasnya.
Setelah mengikuti pelatihan, para petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door to door ke rumah tangga maupun unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
Sonhaji mengatakan, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran rinci mengenai struktur ekonomi daerah, potensi ekonomi yang dimiliki, penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, hingga tingkat daya saing usaha. Selain itu, sensus juga akan memotret perkembangan ekonomi digital yang saat ini terus tumbuh, seperti perdagangan daring, e-commerce, dan berbagai aktivitas usaha berbasis teknologi.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai kondisi ekonomi daerah, termasuk perkembangan ekonomi digital dan profil sosial ekonomi rumah tangga. Data ini nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, BPS Lumajang mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus. Salah satu yang terbesar adalah penerimaan petugas oleh responden, baik rumah tangga, pelaku usaha, maupun perusahaan besar.
“Tantangan utama adalah bagaimana petugas dapat diterima oleh responden dan memperoleh akses untuk melakukan pendataan. Terutama pada perusahaan menengah dan besar yang memiliki prosedur tersendiri,” ungkap Sonhaji.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS menerapkan strategi Konsolidasi, Koordinasi, Komunikasi, dan Diplomasi (KKD). Langkah ini dilakukan dengan meminta dukungan pemerintah daerah hingga pemerintah desa agar pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar.
Sonhaji menyebut dukungan dari Bupati Lumajang sangat membantu proses sosialisasi. Surat dukungan yang diterbitkan pemerintah daerah telah disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga pemerintah desa sehingga seluruh pemangku kepentingan mengetahui adanya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Dengan dukungan dari pemerintah daerah, kecamatan, hingga kepala desa, kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan baik sehingga pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat,” pungkasnya.
(Saiful)
Komentar