MAMUJU, Discoverynews.id – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berpartisipasi aktif pada Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dalam menyusun laporan implementasi berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan laporan yang komprehensif, akurat, dan mencerminkan kondisi nyata di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas ESDM Sulbar diwakili oleh Pejabat Fungsional Penyidik Bumi, Menik Widiastuti, bersama Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Arnawaty Achmad. Keterlibatan Dinas ESDM menjadi bukti nyata dukungan terhadap agenda nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat, I Gde Sandi Gunasta, yang menegaskan bahwa penyusunan laporan implementasi instrumen HAM merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar pelaporan dapat menggambarkan capaian sekaligus tantangan dalam pelaksanaan HAM di setiap daerah.
Sementara itu, narasumber dari Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI, Melva Theresia Simamora, menjelaskan bahwa laporan disusun berdasarkan data dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.
Pejabat Fungsional Penyidik Bumi Dinas ESDM Sulbar, Menik Widiastuti, menuturkan bahwa partisipasi pihaknya merupakan bagian dari komitmen mendukung penyusunan laporan yang berkualitas melalui penyediaan data dan informasi yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui rapat ini, Dinas ESDM Sulbar berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga kualitas penyusunan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM di Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antarinstansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis pelaksanaan kebijakan berbasis HAM dapat terus diperkuat. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional dan internasional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Komentar