LUMAJANG, Discoverynews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang memastikan pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dua sektor utama yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur dan penguatan mitigasi bencana. Senin (27/7/2026).
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, S.H., M.H., usai rapat pembahasan bersama eksekutif. Menurutnya, kebijakan anggaran harus menjawab kebutuhan dasar warga di tengah dinamika bencana dan tuntutan peningkatan konektivitas wilayah.
“Yang terkait APBD 2026 tadi ya. Betul. Kita minta dianggarkan karena ini menyangkut keselamatan, untuk bencana itu. Sudah kita minta dianggarkan, dan insya Allah disetujui oleh pemerintah,” ujar Okta di Kantor DPRD Lumajang.
Oktafiyani menjelaskan, salah satu usulan penting dari fraksi-fraksi DPRD adalah penambahan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana. Langkah itu dinilai mendesak mengingat Kabupaten Lumajang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi dan erupsi.
Anggaran mitigasi diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan, mulai dari sarana prasarana kebencanaan, pelatihan relawan, hingga sistem peringatan dini di titik-titik rawan.
“Kami memandang keselamatan masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, anggaran untuk kebencanaan harus menjadi prioritas dalam perubahan APBD kali ini,” tegasnya.
Selain kebencanaan, porsi terbesar dalam perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Okta menyebut, kebutuhan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas publik di desa-desa masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat saat reses.
“Perubahan ini sudah kita bahas, dan peruntukannya kebanyakan untuk infrastruktur, dan itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati bahwa percepatan infrastruktur akan difokuskan pada wilayah yang aksesnya masih terbatas dan terdampak bencana, agar roda perekonomian masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Oktafiyani berharap seluruh program yang dibiayai melalui perubahan APBD 2026 dapat dieksekusi tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya harap perubahan APBD ini berdampak kepada masyarakat. Dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dari perubahan anggaran ini,” pungkasnya.
Dengan fokus pada dua sektor strategis tersebut, DPRD Lumajang optimistis perubahan APBD 2026 mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di 21 kecamatan.
Komentar