Jember, 27 Juli 2026 – DiscoveryNews.id – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Widarto, melontarkan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilainya mulai menunjukkan pola yang mengingatkan pada masa Orde Baru. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Mimbar Bebas Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 yang digelar pada Minggu malam (26/7/2026) di Kantor DPC PDI Perjuangan Jember.
Dalam kesempatan itu, Widarto mengatakan bahwa sejarah memang tidak selalu terulang, tetapi kerap memiliki pola yang serupa. Menurutnya, masyarakat, khususnya generasi muda, kini tidak hanya bersaing dengan sesama warga untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga menghadapi persaingan dengan negara.
Ia menilai perluasan peran TNI dan Polri dalam sejumlah jabatan sipil berpotensi mempersempit kesempatan bagi lulusan yang memiliki kompetensi untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, Widarto juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dinilai berdampak pada ruang usaha masyarakat. Menurutnya, pelaku usaha kecil, termasuk pedagang makanan di lingkungan sekolah, kini harus bersaing dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
Di bidang ekonomi, Widarto menilai kondisi masyarakat belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, lesunya aktivitas pasar, serta masih terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa persoalan ekonomi rakyat memerlukan perhatian dan evaluasi secara serius.
Lebih lanjut, Widarto menegaskan PDI Perjuangan akan tetap menjalankan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat sekaligus pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut menyampaikan kritik apabila menemukan persoalan di lapangan.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
(Dang)
Komentar