Discoverynews.id, BULUKUMBA — Program revitalisasi TK Negeri PAUD Kusuma Bangsa di Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, disorot warga.
Proyek yang disebut bersumber dari APBN 2026 dengan nilai bantuan Rp765.519.000 itu dipertanyakan dari sisi transparansi hingga pelibatan masyarakat dalam pembentukan panitia pembangunan.
Sorotan warga muncul setelah proyek revitalisasi mulai berjalan di lokasi sekolah. Papan informasi kegiatan juga telah terpasang dan mencantumkan bahwa pekerjaan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam papan informasi itu tercantum nilai bantuan sebesar Rp765.519.000. Namun, warga menilai informasi yang tersedia di lokasi belum cukup untuk memberikan gambaran lengkap mengenai pelaksanaan pekerjaan.
Salah satu hal yang dipertanyakan adalah informasi mengenai waktu pelaksanaan proyek. Warga mengaku tidak melihat keterangan yang secara jelas mencantumkan tanggal dimulainya pekerjaan maupun target penyelesaian pembangunan.
Selain informasi waktu pelaksanaan, warga juga mempertanyakan informasi mengenai proses perencanaan kegiatan yang menurut mereka penting diketahui masyarakat, khususnya karena proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
Warga Mengaku Tak Dilibatkan
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah mengaku tidak pernah diundang dalam pertemuan pembentukan panitia pembangunan tersebut.
Bahkan, salah seorang warga menyebut tokoh masyarakat di sekitar lokasi sekolah tidak mengetahui adanya pertemuan pembentukan P2SP.
“Sejak mulai dilaksanakan kegiatan pembangunan, kami tidak pernah diundang sebagai warga masyarakat sekitar lokasi sekolah untuk hadir dalam pembentukan panitia pembangunan,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan, Kamis (10/9/2026).
Menurut warga tersebut, pelibatan masyarakat dinilai penting agar pembangunan fasilitas pendidikan yang berada di lingkungan mereka dapat ikut diawasi sejak awal.
Kepala Desa Bontomatene membenarkan bahwa sejumlah warganya sempat datang dan mempertanyakan proses pelaksanaan revitalisasi tersebut.
Menurutnya, warga antara lain mempertanyakan apakah pemerintah desa dilibatkan dalam pembentukan P2SP atau pernah menerima pemberitahuan mengenai pertemuan tersebut.
Kepala Desa Bontomatene mengatakan pemerintah desa tidak pernah menerima pemberitahuan, baik secara tertulis maupun lisan, mengenai pertemuan pembentukan panitia pembangunan.
“Kemarin ada beberapa warga mempertanyakan soal pertemuan pembentukan panitia pembangunan kegiatan itu. Saya juga sampaikan bahwa tidak pernah ada penyampaian kepada kami, baik dalam bentuk surat maupun secara lisan terkait pertemuan pembentukan panitia pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat sekitar,” kata Syahiruddin Kepala Desa Bontomatene saat ditemui di kediamannya, Kamis (10/9/2026).
Dia mengaku mengetahui adanya program revitalisasi tersebut setelah melihat informasi kegiatan terpasang di lokasi dan material bangunan mulai masuk ke area sekolah.
“Kami juga sama sekali tidak tahu-menahu karena tidak pernah ada penyampaian terkait pembentukan panitia pembangunan kepada kami. Jadi, hal itu juga yang kami sampaikan kepada warga kami yang mempertanyakan hal tersebut,” ujarnya.
Minta Koordinasi Dilakukan Sejak Awal
Kepala Desa Bontomatene menilai koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar semestinya dilakukan sejak awal, terutama karena kegiatan pembangunan berlangsung di wilayah desa dan menggunakan anggaran pemerintah.
“Padahal kan harusnya dalam bentuk transparansi dan koordinasi, setidaknya pemerintah desa diundang duduk bersama dalam pembentukan panitia pembangunan guna turut memberikan saran dan masukan, termasuk pelibatan tokoh masyarakat. Karena kalau sudah begini, jadinya kami yang didatangi masyarakat yang mempertanyakan kegiatan tersebut,” lanjutnya.
Meski demikian, pemerintah desa menyatakan tidak ingin mencampuri teknis pelaksanaan program yang menjadi kewenangan pihak terkait. Pemdes hanya berharap adanya komunikasi yang terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
“Kami sebagai pemerintah desa hanya bisa menyampaikan bahwa kami juga sama sekali tidak tahu-menahu soal hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan yang masuk ke kantor desa dari pihak sekolah,” katanya.
Warga Khawatir Pengawasan Tidak Maksimal
Warga berharap pembangunan revitalisasi TK Negeri PAUD Kusuma Bangsa tetap dapat diawasi secara bersama-sama.
Mereka menilai masyarakat sekitar memiliki kepentingan untuk mengetahui proses pembangunan fasilitas pendidikan yang berada di lingkungan mereka, terlebih nilai bantuan yang tercantum mencapai Rp765.519.000.
Bagi warga, persoalan yang dipertanyakan bukan semata-mata mengenai pembangunan fisik, melainkan juga bagaimana mekanisme program tersebut dijalankan sejak tahap perencanaan, pembentukan panitia, pelaksanaan hingga pengawasan.
Minimnya informasi yang diketahui masyarakat dan tidak dilibatkannya sejumlah tokoh masyarakat sejak awal disebut menimbulkan kekhawatiran pengawasan publik terhadap pekerjaan tersebut tidak berjalan maksimal.
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Bontomatene berharap pihak terkait memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut.
“Kami hanya ingin memastikan sebagai bentuk pengawasan sebagai warga sekitar, apakah pelaksanaan kegiatan revitalisasi ini sudah sesuai juknis dan tidak ada permainan serta penyimpangan di dalamnya,” jelasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba serta Kepala Inspektorat Bulukumba yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan mengenai sorotan warga tersebut.
Author: Sapriaris
Komentar