Jember, 29 Juli 2026 – DiscoveryNews.id
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten Jember memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Sejumlah program yang dinilai mendesak diharapkan memperoleh alokasi anggaran yang memadai.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, dalam penyampaian pandangan fraksi pada Selasa (28/7/2026), mengusulkan empat program prioritas yang perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).
Usulan pertama berkaitan dengan kesejahteraan 8.344 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Menurut Widarto, masih terdapat P3K paruh waktu yang menerima honor di bawah Rp1 juta per bulan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan penghasilan mereka tidak berada di bawah angka tersebut agar tidak menambah angka kemiskinan akibat rendahnya pendapatan aparatur.
Sorotan kedua ditujukan pada penanganan sampah. Widarto menilai Pemkab Jember perlu mengalokasikan anggaran yang lebih serius untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah pada tahun 2027. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung sekaligus memperkuat edukasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, khususnya sampah organik.
Prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur desa. Menurutnya, berkurangnya alokasi dana desa harus diimbangi melalui APBD 2027 dengan peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan agar kondisi jalan dan fasilitas umum desa tidak semakin tertinggal.
Selain itu, Widarto juga mendorong pemberian insentif pajak bagi masyarakat kategori desil 1 serta keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kebijakan tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
Dengan proyeksi APBD Jember Tahun 2027 mencapai Rp4,521 triliun, Widarto berharap keempat usulan tersebut dapat diakomodasi sehingga kebijakan anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Saat ini, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 masih berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum nantinya disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Jember.
(Dang)
Komentar