Takengon, discoverynews.id – Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugie mendampingi Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam rangka meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Laksamana Nouldy Jan Tangka, didampingi Kolonel Laut Uus Rohimat, Kombes Suwinto, serta tim Satgas PRR dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Aceh Tengah, Wakil Bupati Aceh Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten Setdakab, jajaran SKPK, serta para camat dari wilayah yang terdampak bencana.
Sebelum melakukan peninjauan lapangan, rombongan terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Pertemuan tersebut membahas percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk sinkronisasi program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, terarah, dan tidak terjadi tumpang tindih.
Usai rapat, tim bergerak menuju sejumlah lokasi yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah pada akhir tahun 2025. Beberapa lokasi yang menjadi fokus peninjauan di antaranya Kampung Kala Segi, Kampung Genuren, Kampung Mude Nosar, serta sejumlah kampung lainnya.
Dalam peninjauan tersebut, Satgas PRR memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap), mengevaluasi kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan, serta melihat langsung dampak bencana terhadap lahan masyarakat. Peninjauan juga dilakukan guna memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dapat berjalan sesuai perencanaan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status lahan.
Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan Satgas PRR dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Kami berharap dengan hadirnya Satgas PRR, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tengah dapat berjalan tanpa hambatan. Masyarakat yang terdampak tentu sangat berharap agar proses pemulihan dapat segera terealisasi sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik,” ujar Fitriana.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRK, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan kembali kawasan terdampak.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tengah dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Kehadiran Satgas PRR juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan hunian tetap hingga pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025.
Dengan langkah kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga mampu mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga Aceh Tengah dapat bangkit lebih cepat dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Komentar