PONTIANAK | Discoverynews ~ Ancaman lumpuh nyata menghantui jalur distribusi logistik air di Kalimantan Barat setelah sejumlah armada angkutan sungai dari Pelabuhan Senghie terancam berhenti beroperasi secara total pada Jumat, 7 Juni 2026. Situasi pelik ini terjadi bukan lantaran kelangkaan fisik bahan bakar, melainkan akibat alotnya birokrasi dalam mendapatkan rekomendasi BBM jenis solar, meskipun stok bahan bakar tersebut sebenarnya dinyatakan tersedia di pasaran.
Menanggapi langsung kondisi darurat di lapangan tersebut, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar S.Pd., S.H., M.H., M.Si., MBA., C.Med., CPCD., langsung mendatangi lokasi Pelabuhan Senghie guna memantau secara dekat denyut aktivitas armada yang mulai tersendat. Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, hambatan administrasi penerbitan rekomendasi ini dikhawatirkan memicu efek domino yang berbahaya bagi stabilitas ekonomi regional.
Jika persoalan birokrasi ini tidak segera diselesaikan oleh pihak berwenang, distribusi berbagai macam barang penting serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat ke wilayah-wilayah pedalaman Kalimantan Barat berpotensi besar mengalami lumpuh total dan terganggu. Desakan keras turut disuarakan oleh Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) yang meminta pemerintah bergerak cepat mengeluarkan rekomendasi BBM sekaligus membenahi karut-marut administrasi agar operasional kapal angkutan tetap berjalan normal.
Di tengah krisis yang kian mendesak ini, persoalan utama yang dihadapi di lapangan merangkum sebuah ironi klasik di mana ketersediaan pasokan energi seharusnya menjadi penopang, bukan justru dihalangi oleh aturan yang kaku. Menyoroti realitas tersebut, Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa solar ada dan kapal telah siap berangkat, sehingga birokrasi dan urusan rekomendasi semestinya tidak boleh menjadi penghambat utama kelancaran distribusi kebutuhan hidup masyarakat banyak.
(Tim/Red)
Author: Penulis : Rdy | Editor : Ydh
Komentar