GARUT discoverynews.id — Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana aksi unjuk rasa masyarakat Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Iwan Sunarya, Ketua BPAN yang juga menjabat sebagai Direktur LBH, menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan anggota BPAN untuk turun langsung mengawal aspirasi masyarakat terkait buruknya kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Aksi damai tersebut dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah dan dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai.
BPAN menilai persoalan infrastruktur jalan tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi aspal atau badan jalan, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, serta akses warga terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Menurut Iwan Sunarya, kehadiran BPAN bersama masyarakat merupakan bentuk pengawalan terhadap aspirasi publik agar dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah dan mendapatkan respons yang nyata.
Selain mendorong percepatan perbaikan infrastruktur, BPAN juga meminta adanya transparansi terkait penggunaan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah.
Poin Sikap dan Tuntutan Aksi
1. Instruksi Penuh Organisasi
Seluruh jajaran BPAN diarahkan hadir langsung untuk mengawal aksi masyarakat agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Percepatan Perbaikan Jalan
Mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait segera melakukan penanganan terhadap kerusakan jalan pada poros Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy.
3. Transparansi Anggaran
Mendorong keterbukaan mengenai perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang bersumber dari uang rakyat.
4. Aksi Damai dan Tertib
BPAN menegaskan komitmennya untuk mengedepankan aksi damai, tertib, dan sesuai aturan, dengan tetap menyampaikan tuntutan masyarakat secara tegas.
Aksi gabungan masyarakat bersama BPAN direncanakan bergerak sejak pagi menuju kantor pemerintahan daerah untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara langsung.
Iwan Sunarya menegaskan bahwa pengawalan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah agar segera memberikan kepastian mengenai penyelesaian persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Persoalan jalan bukan hanya persoalan infrastruktur. Ketika jalan rusak dan akses masyarakat terganggu, dampaknya dapat dirasakan dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan warga,” ujar Iwan Sunarya.
Author: ADMIN REDAKSI
Komentar