Nias barat – Kritik tajam menghantam tata kelola anggaran di Kabupaten Nias Barat. Program peternakan babi yang menyerap dana APBD ratusan miliar rupiah dituding gagal total dan berubah menjadi sumber masalah baru bagi warga.
Tudingan itu disampaikan tokoh masyarakat Nias Barat, Dermawan Daeli, dalam rekaman suara yang viral di grup WhatsApp pada Minggu, 23 Agustus 2026.
“APBD Dijadikan Bangkai Babi”
Dermawan menyebut wabah penyakit babi yang terjadi bukan semata bencana alam, melainkan dampak dari kebijakan refocusing anggaran Bupati Eliyunus Waruwu.
“APBD Nias Barat telah dijadikan bangkai babi. Ratusan miliar uang rakyat dipaksa masuk ke program konyol yang sejak awal cacat konsep. Katanya sistem modern, tapi kandang dibangun 5-10 meter dari rumah warga. Tidak ada disinfektan, tidak ada jaring nyamuk, kotoran berserakan. Wajar ternak mati jadi bangkai busuk,” tegasnya.
Ia menyoroti ketimpangan prioritas. Menurutnya, dana sebesar itu lebih layak digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, jembatan ambruk, dan sekolah yang terbengkalai, bukan untuk proyek yang dinilai tidak layak.
Desak DPRD Turun Lapangan dan Audit
Dermawan juga menyorot lemahnya fungsi pengawasan DPRD Nias Barat. Ia meminta lembaga legislatif segera bertindak nyata.
“Saya minta DPRD segera turun ke lapangan. Cek langsung fasilitas ‘sikuritifam’ bodong itu. Periksa indikasi mark-up. Jangan duduk manis terima gaji tapi tutup mata,” katanya.
Ia bahkan mendorong opsi politik ekstrem jika ditemukan pelanggaran.
“Jika terbukti ada pelanggaran hukum berat, DPRD wajib menggelar sidang paripurna untuk memakzulkan Bupati Eliyunus Waruwu,” desaknya.
Ajak Publik Kawal Anggaran
Dermawan mengingatkan, jika kebijakan ini dibiarkan hingga 2029, maka generasi muda Nias Barat yang akan menanggung akibatnya melalui pajak.
Ia mengajak aktivis anti-korupsi, insan pers, tokoh masyarakat, dan netizen untuk bersatu mengawal sisa anggaran daerah.
“Ini demi marwah Nias Barat. Jangan sampai APBD kembali habis jadi ‘bangkai babi’ karena kebijakan yang keliru,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Eliyunus Waruwu dan DPRD Kabupaten Nias Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.
Reporter: tim
Editor. : Red.















Komentar