NGANJUKDiscoverynews.id– Rapat dengar pendapat (hearing) antara Forum Observasi Terpadu Tim Kabar Pasti Kondang (OTT KPK), Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, serta Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Jawa Timur Wilayah Nganjuk berlangsung dinamis, Selasa (2/9/2026).
Dalam hearing tersebut, Forum OTT KPK memutuskan meninggalkan ruang rapat atau walkout. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul perbedaan pandangan terkait materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Ketua Forum OTT KPK Nganjuk, yang akrab di panggil Pak De Kamto, menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat lima persoalan pendidikan yang diharapkan dapat dibahas secara menyeluruh. Lima poin tersebut meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pengadaan seragam sekolah, iuran komite atau SPP, serta revitalisasi fisik sekolah.
Namun, dalam pelaksanaan hearing, pembahasan disebut lebih difokuskan pada dua materi, yakni PIP dan SPMB.
“Kami berharap lima poin yang sebelumnya menjadi perhatian dapat dibahas secara menyeluruh. Namun dalam hearing ini, pembahasan yang disiapkan hanya dua poin. Karena itu kami memilih meninggalkan forum,” ujar Kamto.
Menurutnya, tiga persoalan lainnya tetap perlu mendapat perhatian dan penjelasan kepada masyarakat.
Forum OTT KPK berharap persoalan terkait pengadaan seragam, iuran pendidikan, serta revitalisasi fisik sekolah dapat dibahas dalam agenda berikutnya.
Di sisi lain, pihak DPRD dan Cabdin Pendidikan diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait mekanisme, agenda, serta materi yang menjadi prioritas dalam hearing tersebut.
Forum OTT KPK menilai komunikasi dan kesepahaman agenda antara seluruh pihak perlu diperjelas agar hearing berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan seluruh persoalan yang menjadi perhatian dapat dibahas secara proporsional.
Pasca meninggalkan ruang rapat, Forum OTT KPK menyatakan akan melakukan evaluasi dan konsolidasi internal. Mereka juga membuka kemungkinan untuk kembali mengajukan hearing lanjutan dengan agenda yang lebih jelas.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Nganjuk masih diupayakan untuk memberikan konfirmasi serta penjelasan terkait jalannya hearing dan materi yang dibahas.
( Guntur Wijaya











Komentar