KALIMANTAN BARAT | Discoverynews ~ Aksi unjuk rasa massa mahasiswa di depan Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (3/9/2026) berujung pada insiden ketegangan yang menyita perhatian publik. Langkah para aktivis muda yang menuntut kejelasan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) justru disambut dengan luapan emosi tak terduga dari Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Orang nomor satu di Kalbar tersebut tampak gagal mengendalikan amarahnya hingga membentak mahasiswa yang mengkritik kinerjanya. Suasana kian memanas saat gestur bentakan itu diwarnai tindakan fisik berupa gesekan sikut, yang seketika memicu kemarahan mendalam serta gelombang kecaman tajam di media sosial.
Insiden emosional tersebut menjadi pemantik awal yang membongkar balik tabir kekuasaan sang pejabat daerah ke hadapan publik secara lebih luas. Sorotan masyarakat tak lagi sebatas pada persoalan kegagalan penanganan karhutla yang merugikan lingkungan, melainkan bergeser pada gaya kepemimpinan dan integritas personal sang gubernur. Sorotan publik menajam ketika fakta mengenai harta kekayaannya yang fantastis melambung ke permukaan, menciptakan kontras yang membentang lebar antara jeritan masyarakat yang terdampak asap karhutla dan kehidupan bergelimang kekayaan sang kepala daerah.
Penelusuran mendalam terhadap profil kekuasaannya menyibak fakta mencengangkan mengenai gurita dinasti politik yang terbangun kokoh di sekelilingnya. Dengan laporan kekayaan yang diperkirakan mencapai Rp33 miliar, Ria Norsan ternyata berhasil menempatkan jajaran anggota keluarga besarnya di berbagai posisi strategis pemerintahan dan legislatif. Mulai dari istri, anak, menantu, besan, hingga ipar, seluruhnya memegang jabatan penting. Gurita kekuasaan keluarga ini bahkan menancapkan pengaruhnya secara lintas partai, terdistribusi secara masif di empat partai politik besar yang mendominasi peta perpolitikan wilayah tersebut.
Fenomena penumpukan jabatan dalam satu lingkar keluarga ini langsung memicu kritik keras dari berbagai pengamat politik dan elemen masyarakat sipil. Praktik dinasti politik yang sedemikian mengakar dinilai tidak hanya mencederai prinsip demokrasi dan meritokrasi, tetapi juga memicu potensi konflik kepentingan yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan publik. Peristiwa bentakan di Bandara Supadio pada akhirnya bukan sekadar pertunjukan emosi sesaat, melainkan menjadi cermin retak yang mendistorsi hubungan antara penguasa bergelimang harta dan dinasti dengan rakyatnya yang menuntut keadilan.
(Tim/Red)
Author: Penulis : Rdy | Editor : Ydh
Komentar