Maluku, Discovery news.Id-Pengembangan Pelabuhan Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, mendapat perhatian serius dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas pengembangan dan optimalisasi pelayanan kepelabuhanan di wilayah tersebut.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membahas berbagai kebutuhan Pelabuhan Lirang, terutama berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, fasilitas pelayanan, konektivitas transportasi laut, serta optimalisasi fungsi pelabuhan sebagai salah satu pintu transportasi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, Timor-Leste
Pelabuhan Lirang dinilai memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di kawasan perbatasan. Kondisi tersebut membuat keberadaan pelabuhan tidak hanya memiliki arti penting bagi mobilitas masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, perikanan, distribusi barang dan jasa, serta konektivitas antarpulau.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Pelabuhan Wonreli, Mohamad Yahya Maricar, S.H., turut menyampaikan pandangan mengenai kondisi dan kebutuhan pengembangan pelabuhan di wilayah kerja ke pelabuhan
Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap pelabuhan yang berada di kawasan strategis, termasuk Pelabuhan Lirang yang memiliki kedekatan geografis dengan wilayah negara tetangga.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan di wilayah perbatasan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Pembahasan dalam FGD juga menyoroti pentingnya pengembangan pelabuhan secara terencana dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan serta regulasi yang mengatur penyelenggaraan kepelabuhanan.
KADIS PERIKANAN MBD DORONG PERPANJANGAN DERMAGA
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, Herdy D. Ubro, S.E., M.M., turut memberikan masukan penting terkait pengembangan Pelabuhan Lirang. Nama dan jabatan tersebut tercantum pada situs resmi Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Herdy D. Ubro menegaskan bahwa Pelabuhan Lirang memiliki nilai strategis yang sangat besar karena berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, Timor-Leste. Karena itu, keberadaan pelabuhan tersebut menurutnya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu hal yang dinilai perlu menjadi perhatian adalah perpanjangan dermaga Pelabuhan Lirang, sehingga dapat mendukung aktivitas kapal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelabuhan Lirang ini sangat strategis karena berada di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pelabuhannya harus diperhatikan dengan baik, termasuk fasilitas dermaga yang perlu diperpanjang,” ujar Herdy D. Ubro dalam kegiatan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan Pelabuhan Lirang tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Infrastruktur tersebut harus dipersiapkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung berbagai aktivitas di kawasan perbatasan.
“Karena ini merupakan wilayah perbatasan, maka fasilitas pelabuhannya harus benar-benar diperhatikan. Pelabuhan ini harus ditata dan dikembangkan sesuai dengan regulasi kepelabuhanan, sehingga ke depan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat maupun aktivitas lainnya,” tambahnya.
Menurut Herdy D. Ubro, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lirang juga penting untuk mendukung sektor perikanan, perdagangan, transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih memadai, pelabuhan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan Pelabuhan Lirang, baik dari sisi infrastruktur maupun fasilitas pendukung lainnya.
TAK HANYA TRANSPORTASI, PELABUHAN DIDORONG DUKUNG EKONOMI MASYARAKAT
Pengembangan Pelabuhan Lirang diharapkan tidak hanya memberikan manfaat terhadap sektor transportasi laut, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pelabuhan yang memiliki fasilitas memadai dapat mendukung aktivitas bongkar muat barang, perdagangan, sektor perikanan, distribusi kebutuhan masyarakat, serta mobilitas orang dan barang dari dan menuju wilayah kepulauan.
Dengan demikian, pengembangan Pelabuhan Lirang memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah kepulauan MBD.
POSISI LIRANG SEBAGAI WILAYAH PERBATASAN
Pelabuhan Lirang memiliki arti strategis karena berada di kawasan yang berhadapan dengan wilayah Timor-Leste.
Posisi tersebut membuat pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi laut di Lirang memiliki dimensi yang lebih luas. Selain mendukung pelayanan masyarakat, pelabuhan juga menjadi bagian dari konektivitas kawasan perbatasan dan penguatan aktivitas ekonomi di wilayah terluar Indonesia.
Karena itu, pengembangan Pelabuhan Lirang perlu mendapatkan perhatian lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan dan regulasi kepelabuhanan yang berlaku.
DORONG PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH
Melalui FGD tersebut, berbagai masukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Pelabuhan Lirang ke depan.
Peningkatan panjang dermaga, fasilitas pendukung, pelayanan kepelabuhanan, serta konektivitas transportasi menjadi sejumlah hal yang dinilai penting untuk diperhatikan.
Pengembangan tersebut diharapkan dilakukan secara bertahap, terukur dan sesuai kebutuhan kawasan, sehingga pembangunan pelabuhan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan posisi MBD sebagai daerah kepulauan dan wilayah yang memiliki kawasan perbatasan negara, pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat konektivitas sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
Pelabuhan Lirang diharapkan ke depan tidak hanya menjadi fasilitas transportasi laut, tetapi berkembang menjadi salah satu simpul strategis yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sektor perikanan, perdagangan, distribusi barang dan jasa, serta pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Maluku Barat Daya.
FGD tersebut menjadi momentum untuk menyatukan pandangan antara pemerintah, pengelola pelabuhan, dan para pemangku kepentingan agar pengembangan Pelabuhan Lirang dapat dilakukan secara lebih terarah, sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Penulis:Vergerina Ratu
Editor:Demi Dadiara
Author: Demianus Dadiara
Komentar