MAMUJU, Discoverynews.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menerima kunjungan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Fajar Sidiq, bersama rombongan di Kantor DPRD Sulbar, Rabu (16/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara Ombudsman dan DPRD Sulbar dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Amalia Fitri menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi kelembagaan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara DPRD Sulbar dan Ombudsman Republik Indonesia,” kata Amalia.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta koordinasi yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sulbar. Menurut Amalia, pengawasan dan masukan dari Ombudsman menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik yang diberikan DPRD Sulbar berjalan sebagaimana mestinya.
“Tentu ini juga menjadi momentum yang sangat baik bagi kami di DPRD Sulbar selaku wakil rakyat untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar politikus Partai Golkar asal Kabupaten Mamuju Tengah tersebut.
Amalia menegaskan, DPRD Sulbar terbuka terhadap koordinasi dan evaluasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Hal tersebut dinilai penting agar keberadaan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat benar-benar mampu memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pertemuan dengan Ombudsman diharapkan dapat memperkuat upaya DPRD Sulbar dalam melakukan evaluasi internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam merespons berbagai pengaduan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Sinergi antara DPRD Sulbar dan Ombudsman pun menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Author: A.Fathir
Komentar