Dari : Jeritan Anak Aktivisme
Pukul tujuh pagi. Bel sekolah berbunyi. Anak-anak masuk ke ruang kelas membawa buku, mimpi, dan pertanyaan tentang masa depan. Di depan papan tulis berdiri seorang guru honorer. Ia tersenyum, membuka pelajaran, menulis materi, menjelaskan, membimbing, lalu mengakhiri kelas seperti biasa. Dari luar semuanya tampak normal. Tetapi di balik senyum itu, ada pertanyaan yang mungkin tidak pernah masuk ke dalam modul ajar: bulan depan masih mengajar atau tidak? Honor berikutnya turun kapan? Kontrak diperpanjang atau tidak? Dan kalau tidak diperpanjang, ke mana harus melangkah?
Di sinilah ironi pendidikan kita sering terasa paling keras. Guru diminta mengajarkan anak-anak tentang pentingnya merencanakan masa depan, sementara sebagian guru honorer sendiri menjalani pekerjaannya dalam ketidakpastian. Mereka mengajarkan cita-cita lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan kepada murid, tetapi masa depan pekerjaan mereka sendiri kadang hanya bisa dipandang sejauh satu semester. Mereka diminta profesional, meningkatkan kompetensi, menyelesaikan administrasi, mengembangkan pembelajaran, mengikuti berbagai tuntutan pendidikan, tetapi persoalan tentang kepastian hidup mereka sendiri belum selalu menemukan jawaban yang sederhana.
Padahal secara hukum, guru bukan sekadar seseorang yang berdiri di depan kelas lalu membacakan buku pelajaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Undang-undang yang sama menempatkan guru sebagai tenaga profesional dan agen pembelajaran yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bahkan prinsip profesionalitas guru mencakup hak memperoleh penghasilan yang sesuai dengan prestasi kerja serta perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Lalu mari kita berhenti sebentar dan melihat dunia di luar ruang kelas. Dokter yang menangani pasien pernah belajar dari guru. Insinyur yang merancang jembatan pernah duduk di bangku sekolah dan menerima pelajaran dari guru. Hakim, jaksa, pengacara, akuntan, programmer, wartawan, pengusaha, birokrat, teknisi, perawat, atlet, seniman, bahkan orang-orang yang suatu hari menjadi pemimpin bangsa, semuanya melewati satu ruang yang hampir selalu sama: ruang pendidikan. Sebelum seseorang menjadi ahli di bidangnya, ada fase ketika ia masih menjadi murid yang harus belajar membaca, menulis, menghitung, berpikir, berdiskusi, memahami dunia, dan mengenali dirinya sendiri. Di fase itulah guru bekerja.
Seorang dokter mungkin menyelamatkan kehidupan pasien di meja operasi. Seorang insinyur mungkin membangun infrastruktur yang digunakan ribuan orang. Seorang hakim mungkin memutus perkara berdasarkan hukum. Seorang programmer mungkin menciptakan sistem yang digunakan jutaan manusia. Seorang pengusaha mungkin menciptakan lapangan pekerjaan. Seorang jurnalis mungkin membongkar informasi yang penting bagi publik. Semua pekerjaan itu memiliki nilai dan kontribusinya masing-masing. Tetapi sebelum profesi-profesi tersebut tumbuh menjadi keahlian, seseorang pernah berdiri sebagai seorang anak di hadapan guru yang mengajarinya fondasi pengetahuan dan cara berpikir.
Karena itu, membicarakan kesejahteraan guru bukan berarti mengatakan bahwa profesi lain tidak penting. Justru sebaliknya: membicarakan guru berarti membicarakan salah satu mata rantai yang memungkinkan berbagai profesi tersebut lahir. Kita tidak sedang membandingkan siapa yang paling berjasa. Kita sedang mengingatkan bahwa sebuah masyarakat tidak mungkin hanya berbicara tentang kualitas dokter tanpa berbicara tentang pendidikan yang membentuk calon dokter; tidak mungkin hanya bangga pada insinyurnya tanpa membicarakan pendidikan yang membentuk calon insinyur; dan tidak mungkin mengharapkan generasi unggul tanpa memastikan orang-orang yang mendidik generasi tersebut memperoleh kondisi kerja yang layak.
Ironinya, istilah “pahlawan tanpa tanda jasa” kadang terdengar indah dalam pidato, tetapi menjadi pahit ketika dibawa pulang ke rumah. Tagihan tidak mengenal istilah pengabdian. Kebutuhan keluarga tidak dapat dibayar dengan tepuk tangan. Profesionalisme membutuhkan kompetensi, tetapi kehidupan juga membutuhkan kepastian. Guru honorer tidak sedang meminta dipuja. Mereka tidak membutuhkan patung perunggu. Mereka membutuhkan kebijakan yang jelas, tata kelola yang transparan, perlindungan profesi, dan penghargaan yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka jalankan.
Pemerintah sendiri pada 2026 menyatakan bahwa kesejahteraan guru non-ASN menjadi bagian dari agenda kebijakan. Kemendikdasmen menyebut adanya kenaikan insentif bagi guru non-ASN dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per orang per bulan pada 2026 bagi penerima yang memenuhi ketentuan, dengan anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk 377.143 guru penerima. Pemerintah juga menyatakan masih terdapat tantangan dalam tata kelola guru, termasuk kesenjangan pengembangan profesi antara guru ASN dan non-ASN serta beban administrasi yang tinggi.
Namun angka dan kebijakan tetap harus diterjemahkan ke dalam pengalaman nyata di lapangan. Sebab bagi guru yang setiap pagi masuk kelas, persoalannya bukan hanya berapa angka yang tertulis dalam dokumen kebijakan. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan itu benar-benar sampai kepada mereka, apakah mekanismenya jelas, apakah hak mereka dapat diakses secara adil, dan apakah masa depan profesinya memiliki arah yang dapat dipahami. Negara boleh mempunyai sistem, tetapi guru membutuhkan kepastian bahwa sistem tersebut benar-benar bekerja.
Di sinilah kritik publik menjadi penting. Bukan untuk membenci pemerintah, bukan untuk merendahkan profesi lain, dan bukan untuk menciptakan pertentangan antara guru dengan siapa pun. Kritik justru diperlukan agar pendidikan tidak berhenti sebagai slogan. Sebab ketika kita mengatakan bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan manusia, maka orang yang bekerja di dalam fondasi tersebut tidak boleh hanya dikenang ketika Hari Guru tiba. Mereka harus diperhatikan ketika menyusun anggaran, merancang kebijakan, memperbaiki tata kelola, dan menentukan arah pendidikan.
Bayangkan kembali ruang kelas itu. Seorang guru menulis di papan tulis: “Masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini.” Murid-murid mencatatnya. Mereka mungkin kelak menjadi dokter, pengusaha, polisi, hakim, ilmuwan, teknisi, seniman, pemimpin, atau profesi lain yang bahkan belum mereka kenal hari ini. Guru kemudian menutup pelajaran dan pulang. Di perjalanan, mungkin ia kembali memikirkan pertanyaan yang sama: “Lalu bagaimana dengan masa depan saya?”
Pertanyaan itu seharusnya tidak dijawab dengan romantisme pengabdian. Ia membutuhkan kebijakan. Ia membutuhkan transparansi. Ia membutuhkan penghargaan terhadap profesionalitas. Dan terutama, ia membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan gedung sekolah, tetapi juga oleh manusia yang setiap hari berdiri di depan kelas.
Guru mengajarkan masa depan kepada bangsa. Maka bangsa juga perlu memastikan bahwa guru tidak dipaksa hidup dalam ketidakpastian tentang masa depannya sendiri.
ANAK AKTIVISME melihat persoalan guru honorer bukan sebagai kisah kasihan, melainkan sebagai pertanyaan publik: jika hampir setiap profesi membutuhkan pendidikan, dan pendidikan membutuhkan guru, maka seberapa serius kita sebenarnya menghargai orang yang menyiapkan manusia untuk menjalankan berbagai profesi tersebut?
Sebab pada akhirnya, sebelum seseorang menjadi dokter, ia pernah menjadi murid. Sebelum menjadi insinyur, ia pernah belajar. Sebelum menjadi hakim, ia pernah membaca. Sebelum menjadi pemimpin, ia pernah duduk di bangku kelas. Dan di hampir setiap awal perjalanan itu, ada seorang guru yang berdiri di depan papan tulis.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti hanya bertanya, “Apa yang bisa dilakukan guru untuk masa depan bangsa?” dan mulai bertanya, “Apa yang harus dilakukan bangsa untuk masa depan gurunya?”
Author: Kang Aden
Komentar