Majene,discoverynews.id – Isu dugaan penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rangas, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendapat tanggapan dari warga setempat.
Sejumlah warga membantah adanya tudingan praktik mafia BBM maupun pelangsiran yang disebut terjadi di SPBU tersebut. Mereka menilai informasi yang beredar belum memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Syarif, salah seorang warga Majene, mengatakan tuduhan mengenai adanya permainan oknum dalam penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Rangas perlu dilihat berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten Majene bersama instansi terkait telah melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU, termasuk memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Tudingan adanya pelangsiran atau mafia BBM itu tidak benar. Pemerintah Kabupaten Majene selama ini sudah melakukan pengawasan secara intensif di setiap SPBU,” ujar Syarif, Sabtu (19/9/2026).
Ia menjelaskan, proses penyaluran BBM bersubsidi memiliki mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi atau isu yang belum dibuktikan.
“Kalau ada tuduhan mengenai permainan oknum, tentu harus ada bukti yang jelas. Jangan sampai informasi yang belum pasti justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Syarif juga menanggapi persoalan antrean kendaraan yang sempat terjadi di sejumlah SPBU wilayah Majene. Menurutnya, kondisi antrean tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
“Antrean bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti meningkatnya kebutuhan masyarakat atau keterbatasan waktu pelayanan. Hal itu perlu dilihat secara menyeluruh, bukan langsung dikaitkan dengan tudingan tertentu,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Majene telah mengambil langkah untuk melakukan penataan distribusi BBM bersubsidi. Salah satunya melalui rapat koordinasi darurat yang digelar pada Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para pemilik dan pengelola SPBU se-Kabupaten Majene.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah strategis, mulai dari pemetaan kebutuhan dan kuota BBM bersubsidi, sinkronisasi Surat Rekomendasi, pembentukan tim monitoring terpadu, hingga pengaturan pola pelayanan di SPBU.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan aparat terkait untuk membantu pengamanan dan pengaturan arus kendaraan di sekitar SPBU agar antrean dapat berjalan lebih tertib.
“Kami berupaya merespons cepat keresahan warga, terutama nelayan dan petani yang aktivitas harian serta produktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan Solar subsidi,” kata Andi Rita sebelumnya.
Dengan adanya langkah pengawasan dan penataan tersebut, warga berharap distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Majene dapat terus berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Sementara itu, terkait isu dugaan penyelewengan di SPBU Rangas, hingga saat ini masih berupa tudingan yang perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan pendalaman oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Warga juga mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan informasi yang akurat serta tidak menyebarkan dugaan yang belum memiliki dasar hukum maupun bukti yang kuat. (*)
Author: Ahmad Wahyudin
Komentar