KALBAR KETAPANG, Discoverynews.id ~ Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, secara terbuka melayangkan tuntutan keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera membuka kotak pandora penggunaan anggaran penanganan karhutla senilai total Rp60 miliar.
Anggaran fantastis tersebut dikabarkan terdiri dari Bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar serta alokasi dana tanggap darurat senilai Rp20 miliar yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar.
Bagi lembaga legislatif daerah, kejelasan aliran dana darurat ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keadilan distribusi bagi wilayah yang paling menderita akibat kepungan titik api.
Sorotan tajam tersebut diarahkan langsung kepada efektivitas dan arah distribusi dana jumbo yang hingga kini dinilai masih menyisakan banyak misteri di tingkat kabupaten/kota.
Sholeh mengungkapkan keheranannya mengapa wilayah Ketapang, yang notabene tercatat sebagai salah satu daerah dengan sebaran titik api paling masif dan luas di Kalimantan Barat, seolah belum merasakan porsi yang memadai dari kucuran dana bantuan pusat tersebut.
Pertanyaan besar mengenai ke mana raibnya alokasi Rp40 miliar dari Presiden dan Rp20 miliar dana tanggap darurat APBD Provinsi terus menggema, menuntut jawaban transparan dari instansi berwenang agar publik, khususnya masyarakat Ketapang, tidak merasa diabaikan dalam situasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan dan kesehatan mereka.
Kritik tajam ini sejatinya bermula dari realitas di lapangan tatkala Gubernur Kalimantan Barat melawat langsung ke wilayah Pelang di Ketapang guna meninjau krisis karhutla yang tengah membara.
Meski secara institusional pihak DPRD menyampaikan apresiasi atas kehadiran kepala daerah tingkat provinsi tersebut ke lokasi bencana termasuk buah tangan berupa sejumlah rol selang, mesin pemadam, serta distribusi air bersih bagi warga terdampak namun langkah simbolis tersebut dinilai masih jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan skala kerusakan yang terjadi.
Kunjungan lapangan yang dilakukan pejabat tinggi eksekutif itu dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil penanganan darurat yang masif, sehingga tuntutan akan koordinasi yang jauh lebih konkret dan berimbang menjadi harga mati yang harus segera dipenuhi oleh Pemprov Kalbar.
Nada kekecewaan kian terasa kental ketika Sholeh membeberkan bahwa bantuan berskala besar seharusnya digelontorkan secara sigap dan tepat sasaran pada saat puncak krisis kebakaran hutan masih berkobar hebat, bukan justru dipertanyakan penyalurannya setelah situasi mulai mereda.
Keterlambatan distribusi logistik dan finansial darurat dinilai mencederai esensi dari penanggulangan bencana itu sendiri, di mana kecepatan bertindak adalah kunci utama untuk menyelamatkan lingkungan dan meminimalisir dampak buruk bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu, momentum kedatangan bantuan yang dinilai sangat minim di tengah gawat darurat karhutla tempo hari memicu kecurigaan bahwa birokrasi penanganan bencana di tingkat provinsi berjalan lamban dan kurang memiliki kepekaan terhadap urgensi di daerah-daerah terparah.
Meskipun saat ini kondisi alam mulai menunjukkan belas kasihannya dengan turunnya hujan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Ketapang yang secara otomatis berhasil meredam sebaran api, hal tersebut sama sekali tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah provinsi untuk melenggang kencing atau menutup-nutupi akuntabilitas anggaran.
Sholeh menegaskan bahwa redanya bencana akibat faktor cuaca tidak menghapuskan kewajiban moral dan hukum pihak eksekutif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara secara transparan kepada masyarakat.
Berakhirnya kepulan asap di udara justru harus menjadi babak baru bagi terbukanya data aliran dana, memastikan bahwa setiap rupiah dari bantuan presiden dan APBD benar-benar sampai dan dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan daerah yang selama ini berjibaku melawan kabut asap.
(Tim/Red)








Komentar