KALBAR LANDAK,Discoverynews.id ~ Impian manis untuk mengabdi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Merah Putih seketika runtuh saat ia menyadari bahwa wilayah tujuannya adalah sebuah titik kosong yang bahkan tak acuh diakui oleh teknologi pemetaan modern Google Maps.
Alih-alih mendapati lingkungan kerja yang siap, ia dihadapkan pada kenyataan pahit harus bertugas di tengah belantara terpencil tanpa akses komunikasi yang memadai, menyisakan ketakutan mendalam akan keterisolasian yang absolut.
Bukan sekadar jarak tempuh berjam-jam yang memisahkan wilayah tersebut dari peradaban kota terdekat, kondisi fasilitas di lapangan pun jauh dari kata layak bagi ukuran seorang tenaga profesional terdidik.
Tanpa adanya tempat tinggal atau mess resmi yang disediakan oleh pihak pengelola, ia justru diarahkan untuk tinggal seorang diri di dalam bangunan kantor desa yang sepi dan rawan keamanan.
Bagi seorang pekerja muda yang merantau demi mencari penghidupan yang layak, bayangan harus tidur seorang diri di tengah sunyinya pedalaman tanpa tetangga maupun pengamanan tentu memupus segala rasa aman yang merupakan hak fundamental setiap manusia.
Secara nominal, angka gaji yang dijanjikan berkisar di angka enam juta rupiah memang terdengar cukup menggiurkan bagi para pencari kerja di tengah ketatnya persaingan ekonomi dewasa ini.
Namun, besaran rupiah tersebut seketika kehilangan makna ketika dikalkulasikan dengan risiko psikologis, biaya hidup tak terduga di pelosok ekstrem, serta taruhan keselamatan jiwa raga yang harus ditanggung tanpa jaminan perlindungan memadai.
Baginya, keringat serta dedikasi profesional yang dicurahkan tidak akan pernah sebanding dengan rasa takut dan kecemasan luar biasa yang harus dibayar setiap detik di pos penugasan antah-berantah tersebut.
Keputusan tegas untuk menolak menandatangani kontrak kerja ini akhirnya diambil demi menyelamatkan diri sendiri dari sebuah skenario penugasan yang dinilai tidak masuk akal dan mengabaikan kemanusiaan.
Langkah mundur yang diambil oleh sang manajer di Landak ini sebetulnya hanyalah permukaan kecil dari gunung es krisis tata kelola rekrutmen nasional yang sedang melanda program strategis tersebut.
Ribuan pemuda lain di berbagai penjuru nusantara dilaporkan mengambil sikap serupa karena merasa hak-hak dasar, kenyamanan, serta keselamatan kerja mereka diabaikan begitu saja oleh pihak penyelenggara di tingkat pusat.
Fenomena mundurnya tenaga profesional muda secara massal ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang teramat lebar antara target birokrasi di atas meja kerja dengan realitas infrastruktur di lapangan.
Program mulia yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa justru tercoreng oleh buruknya perencanaan penempatan yang tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas penunjang hidup yang layak bagi para pekerjanya.
Jika pemerintah dan para pemangku kebijakan tidak segera melakukan evaluasi total terhadap standar operasional prosedur penempatan di daerah terpencil, program kerakyatan ini dikhawatirkan akan kehilangan seluruh SDM potensialnya.
Kini, kasus pengunduran diri di Kabupaten Landak menjadi alarm keras bagi pengelola Koperasi Desa Merah Putih untuk lebih manusiawi dalam memperlakukan para agen perubahan di tingkat akar rumput.
Pengabdian kepada negara tentu tidak boleh diterjemahkan sebagai bentuk kepasrahan untuk hidup terisolasi tanpa jaminan keamanan, fasilitas tempat tinggal, dan kepastian kesejahteraan yang layak.
Pada akhirnya, sebuah program pembangunan tidak akan pernah berhasil jika harus mengorbankan keselamatan dan kewarasan mental para pemuda yang menjadi ujung tombak kemajuannya.
(Tim/Red)















Komentar