MAMUJU, Discoverynews.id — Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,27 persen. Angka tersebut masih menyisakan selisih 2,73 poin persentase dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dibidik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Sulbar memperkuat koordinasi lintas sektor melalui delapan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED). Setiap Pokja diarahkan memiliki tugas, target, serta indikator capaian yang jelas dan terukur.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi salah satu penekanan Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., saat kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi TP2ED Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/10/2026).
Amujib menegaskan, capaian pertumbuhan 5,27 persen menunjukkan masih dibutuhkan langkah yang lebih konkret untuk meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, TP2ED tidak boleh hanya berhenti pada pembagian tugas, tetapi harus mampu memetakan berbagai persoalan sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikannya.
“Kita berharap setiap tim memiliki peran dan tugas yang jelas, sehingga kita tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus dikerjakan. Hasilnya juga harus dapat diukur dengan baik, termasuk capaian dan hambatan yang perlu kita selesaikan pada setiap tahapan kerja TP2ED,” ujar Amujib.
Delapan Pokja tersebut mencakup percepatan realisasi APBD, percepatan investasi, percepatan infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas lokal, serta peningkatan output manufaktur.
Amujib menjelaskan, berbagai persoalan ekonomi daerah tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Persoalan perizinan melalui PTSP, ketersediaan lahan, pasokan energi, infrastruktur jalan hingga sistem logistik membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan instansi vertikal.
“Persoalan seperti ini harus dipertemukan antara pihak-pihak yang berwenang agar program atau proyek atau investasi itu bisa berkesesuaian dengan tujuan kita pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat,” katanya.
Kerja lintas sektor tersebut diharapkan membuat pertumbuhan ekonomi tidak sekadar terlihat dalam angka makro, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas lokal hingga pendapatan masyarakat.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Sulawesi Barat pada 2026 tumbuh dalam kisaran 5,20 persen hingga 6,20 persen secara kumulatif. Proyeksi tersebut berada di atas kisaran pertumbuhan ekonomi nasional.
Plt. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Sofian Rendy Ardiansyah, mengatakan proyeksi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang bagi Sulbar untuk mendorong pertumbuhan melalui berbagai intervensi.
“Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar itu berada di kisaran 5,2 hingga 6,2 secara kumulatif. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan kisaran pertumbuhan nasional,” jelas Sofian.
Menurut BI, terdapat empat pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang perlu diperkuat, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah.
Keempat sektor tersebut kemudian diarahkan sejalan dengan agenda delapan Pokja TP2ED. Mulai dari percepatan realisasi APBD, investasi PMA dan PMDN, kemudahan perizinan, percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, hingga peningkatan output industri manufaktur.
Investasi menjadi salah satu perhatian penting. Pokja investasi didorong memperluas basis investasi Sulbar agar tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah maupun sektor tertentu. Potensi investasi di berbagai daerah dan sektor dinilai perlu terus dipetakan dan ditawarkan dengan dukungan infrastruktur serta kepastian proses perizinan.
Di sektor produksi, peningkatan produktivitas juga harus berjalan beriringan dengan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Dengan demikian, peningkatan produksi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
BI juga mendorong tiga agenda besar untuk memperkuat fondasi ekonomi Sulbar. Pertama, memperkuat sektor unggulan, terutama pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas serta stabilitas harga komoditas strategis.
Kedua, mempercepat hilirisasi dan memperbaiki konektivitas wilayah melalui penguatan infrastruktur logistik, akses pasar dan rantai pasok komoditas unggulan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya tarik investasi.
Ketiga, memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan dukungan terhadap UMKM dan sektor informal.
Dengan delapan Pokja TP2ED, Pemprov Sulbar kini dituntut memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak berhenti sebagai angka dalam perencanaan. Setiap target harus diterjemahkan menjadi pekerjaan konkret: siapa yang bertugas, apa yang harus dicapai, hambatan yang dihadapi, serta langkah penyelesaiannya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Sulbar mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus memastikan geliat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Author: Kaperwil Sulawesi Barat
Komentar