POLMAN, Discoverynews.id – Persoalan pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram kembali menjadi sorotan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman menggelar aksi unjuk rasa yang dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Polman, Senin (6/10/2026).
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari personel Polres Polewali Mandar yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi, S.H., S.Sos., M.H., bersama Kasat Intelkam IPTU Haspar, S.H., serta personel Unit III Tipiter Sat Reskrim Polres Polman.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Sekitar 10 orang massa HMI mengikuti aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Deby Akbar Tamrin. Massa membawa spanduk bertuliskan “Tuntaskan Polemik BBM dan Gas LPG 3 Kg”, pengeras suara serta selebaran berisi sejumlah tuntutan.
Dalam penyampaian aspirasinya, HMI Cabang Polman meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas BBM dan penerapan Surat Edaran Bupati Polman. Massa juga mendesak adanya keterbukaan data terkait kuota dan realisasi distribusi BBM bersubsidi.
Selain itu, HMI meminta penertiban terhadap pengecer BBM yang diduga menjual dengan harga tinggi serta mendorong pengusutan terhadap persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa kemudian mengikuti RDP di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Polman. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD Polman Fahri Fadly, Ketua Komisi II DPRD Polman Amir, Kepala Dinas Perindag Polman Agusnia Hasan Sulur, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Polman Andi Masri Masdar, Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi serta Kasat Intelkam Polres Polman IPTU Haspar.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk mengawasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Langkah itu antara lain pembentukan Satgas, koordinasi dengan Pertamina, SPBE dan SPBU, serta pemantauan aktivitas distribusi di lapangan.
Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi menyampaikan bahwa kepolisian telah meminta data pengisian BBM dari Pertamina untuk dianalisis dan ditindaklanjuti apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
“Kami telah meminta data pengisian BBM dari Pertamina untuk dilakukan analisis dan akan ditindaklanjuti apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran,” ujar AKP Budi Adi dalam forum tersebut.
Selain melakukan analisis data, Polres Polman juga rutin melaksanakan patroli dan pemantauan di sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
RDP juga membahas sejumlah opsi untuk mengurai antrean BBM yang terjadi di lapangan. Salah satu opsi yang muncul yakni kemungkinan penerapan sistem ganjil-genap serta evaluasi terhadap mekanisme rekomendasi bagi masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Sepanjang aksi hingga pelaksanaan RDP, personel Polres Polman melakukan pengamanan dan pengawalan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.
Sekitar pukul 16.15 WITA, massa HMI membubarkan diri secara tertib. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian berakhir sekitar pukul 17.00 WITA dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.
Author: Gilang Sulbar
Komentar