LUWU TIMUR, Discoverynews.id — Proyek pembangunan Bronjong di wilayah Lambara, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, dengan rencana volume 450 meter anggaran sekitar Rp 201 juta menuai sorotan. Semula proyek usulan kelompok tani ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan air bagi lahan pertanian tersebut disebut warga mengalami kemacetan pekerjaan hingga berdampak pada kelancaran saluran air.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan anggaran, serta tanggung jawab pihak yang mengelola proyek tersebut. Sejumlah warga menyampaikan bahwa pekerjaan jaringan irigasi yang diharapkan dapat membantu kebutuhan pengairan lahan pertanian itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mereka mempertanyakan mengapa proyek dengan nilai anggaran yang cukup besar belum memberikan hasil optimal bagi masyarakat.
“Petani mengeluhkan aliran air tersumbat tumpukan material sementara jadwal tanam bulan Desember, anggarannya sekitar Rp137 juta, tetapi pekerjaan justru mandeg dan saluran air terhambat. Kami berharap proyek ini benar-benar dikerjakan sesuai perencanaan agar petani tidak dirugikan,” demikian keluhan warga, Kamis (22/10/26) yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kondisi lapangan.
Warga Soroti Dugaan Keterkaitan Pengelola dengan Keluarga Pejabat
Selain mempertanyakan kondisi fisik pekerjaan, warga juga menyebut adanya dugaan keterkaitan pengelolaan proyek dengan keluarga Kepala Dinas Pertanian. Informasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat klarifikasi dari pihak terkait.
“Pengelola proyek keluarga Kadis dari Palopo, sementara pengawas anaknya pak kadis” ungkap warga.
Dugaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif, terutama untuk memastikan siapa pelaksana atau pengelola kegiatan, bagaimana proses penetapannya, serta apakah seluruh tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila benar terdapat hubungan keluarga antara pengelola proyek dan pejabat terkait, hal itu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, transparansi mengenai proses penunjukan pelaksana, penggunaan anggaran, dan pengawasan pekerjaan tetap penting untuk menjaga kepercayaan publik.(*)
Author: Mulyadi
