PONTIANAK,Discoverynews.id ~ Kalimantan Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026, menjadi saksi bisu atas gelombang kekecewaan mendalam dari 300 pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak yang masih harus berjuang keras menuntut pembayaran hak upah senilai total Rp2,2 miliar.
Di tengah megahnya proyek sarana pendidikan bernilai ratusan miliar rupiah tersebut, para buruh harian ini justru terus-menerus dicecar dengan janji-janji manis dan pengunduran jadwal pencairan tanpa kepastian waktu yang jelas dari pihak pelaksana proyek.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di lokasi proyek Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, memperlihatkan sisi gelap dan ironis di balik ambisi percepatan fisik gedung sekolah.
Di satu sisi, pengerjaan konstruksi terus dipacu untuk mencapai target penyelesaian, tetapi di sisi lain, hak paling mendasar bagi para buruh yang telah mencurahkan tenaga justru sengaja ditinggalkan tanpa kejelasan.
Koordinator lapangan aksi, Sugiyanto, menegaskan bahwa ratusan buruh telah berulang kali menerima jaminan jadwal pembayaran yang pada akhirnya selalu diingkari oleh manajemen.
Pergeseran komitmen waktu terjadi secara beruntun mulai dari hari Senin, berlanjut ke Selasa, Rabu, Kamis, hingga akhirnya berujung pada titik ketidakpastian total tanpa ada titik terang penyelesaian yang nyata.
Dalam ketegangan aksi tersebut, Sugiyanto secara terbuka menuding pihak PT WIKA telah memberikan janji palsu yang merugikan kehidupan ratusan keluarga pekerja.
Penunggakan hak finansial sebesar Rp2,2 miliar ini berdampak langsung pada 300 orang pekerja yang menggantungkan pencaharian harian mereka dari proyek pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah Pontianak Utara tersebut.
Kondisi di lapangan semakin membingungkan pekerja akibat simpang siurnya informasi serta perbedaan keterangan yang kontradiktif antara petugas di area pengerjaan dan manajemen kantor perusahaan.
Sugiyanto membeberkan bahwa pihak lapangan mengklaim anggaran pembayaran sebenarnya sudah siap, sedangkan pihak kantor justru berdalih bahwa dana belum dapat dicairkan dan meminta para pekerja untuk kembali menunggu dalam rasa cemas. (R)
Author: KALIMANTAN BARAT
