Nias Barat,DiscoveryNews.id – Kerusakan parah ruas jalan provinsi Siwalawa II – Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, kembali memantik kemarahan publik. Di tengah alokasi anggaran infrastruktur Kepulauan Nias yang diklaim menembus lebih dari Rp 300 miliar pada APBD Sumut 2026, warga Mandrehe Barat dan Sirombu masih berjibaku dengan lumpur dan lubang.
Josman Gulo, S.H., pemuda Kepulauan Nias, aktivis hukum sekaligus bagian dari Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara (GMN-N), mempertanyakan realisasi proyek peningkatan struktur jalan provinsi tersebut yang hingga 3 November 2026 dikeluhkan tak kunjung tuntas.
Ruas Siwalawa II – Sirombu bukan jalan biasa. Jalur ini merupakan urat nadi penghubung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan konektivitas antar kecamatan di Nias Barat. Ketika rusak, seluruh denyut ekonomi warga ikut lumpuh.
Padahal proyek ini telah memiliki kontrak pekerjaan yang jelas.
Data yang dihimpun menunjukkan, paket pekerjaan bernama Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Siwalawa II – Sirombu (PSD Afirmasi Kepulauan Nias) memiliki nilai kontrak Rp 11.947.537.000 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Nilai pagu atau HPS sekitar Rp 12 miliar.
Proyek berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara. Kontraktor pelaksana CV Diori, konsultan pengawas PT Arss Baru KSO Balakosa, dengan tanggal penandatanganan kontrak 14 Agustus 2026, nomor kontrak 620/16/SP/UPTD-BMCK/GST/VIII/2026.
“Anggaran sudah ada, kontrak sudah ditandatangani, tapi di lapangan jalan masih seperti sawah kerbau. Publik berhak tahu progres fisiknya seperti apa, pengawasannya bagaimana, kapan selesainya. Jangan sampai anggaran besar hanya jadi angka di dokumen,” tegas Josman Gulo, Senin (3/11/2026).
Keluhan warga di lapangan menggambarkan betapa beratnya kondisi tersebut. Di wilayah Ononamole III, Sisobambowo, Iraonogeba, Iraonogambe, dan Lolohia, Kecamatan Mandrehe Barat, jalan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun.
Motor harus dituntun, bukan dikendarai. Anak sekolah terpaksa melepas sepatu dan menentengnya di tangan sambil berjalan kaki menerobos lumpur.
Salah satu warga menyampaikan dengan getir, “Pak, kami bukan tidak mau maju. Tapi bagaimana mau maju kalau jalan kami seperti sawah kerbau? Kalau hujan satu jam saja, jalan sudah jadi kolam.”
Josman menilai, perbaikan tambal sulam dengan sirtu yang kembali hancur saat musim hujan bukan solusi. Masyarakat menuntut pembangunan permanen berupa konstruksi beton atau hotmix lebar minimal empat meter lengkap dengan drainase.
Ia juga menyoroti kontras dengan sejumlah proyek besar lain yang diklaim pemerintah provinsi. Mulai dari jalur penghubung Nias Selatan – Nias Barat dan Jembatan Lahomi dengan pengerjaan awal 2,3 kilometer sejak Agustus 2026, ruas Hilimbuasi – Mandrehe, Jembatan Idano Noyo sepanjang 95 meter yang telah diresmikan, hingga peningkatan ruas Gunungsitoli – Mandrehe sepanjang 50 kilometer.
“Kalau untuk konektivitas besar bisa dibangun, kenapa ruas Siwalawa II – Sirombu yang menjadi nadi harian warga dibiarkan jadi kubangan? Pemerataan harus dirasakan, bukan hanya diumumkan,” kata Josman.
Karena itu, Josman secara tegas mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan penjelasan konkret terkait realisasi proyek Rp 11,94 miliar tersebut. Ia juga meminta Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dan Wakil Bupati Sozisokhi Hia tidak lepas tangan.
“Ini memang jalan provinsi, tapi Bupati tidak boleh diam. Koordinasi dan perjuangan aspirasi masyarakat itu wajib. Jangan hanya umumkan survei dan janji pembangunan di depan publik, tapi realisasi tidak terlihat,” ujarnya.
Ia menegaskan, jalan adalah hak dasar masyarakat. Anggaran sudah dialokasikan, kontraktor sudah ditunjuk, kini yang dibutuhkan publik adalah transparansi progres dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan rencana.
“Jangan biarkan jalan provinsi berubah jadi kubangan lumpur yang terus menyulitkan hidup rakyat,” tutup Josman.
Red
Author: Haris
