Jakarta,DiscoveryNews.id. – Forum Juang Ono Niha FJO menyoroti keras kerusakan ruas jalan provinsi Siwalawa II Sirombu Kabupaten Nias Barat yang kondisinya sangat memprihatinkan dan mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera buktikan realisasi pembangunan di lapangan.
FJO merupakan gabungan pemuda Kepulauan Nias, mahasiswa dan aktivis pemuda Nias di Jakarta yang kiprahnya independen dan konsisten mengawal aspirasi masyarakat Nias hingga tingkat nasional dan kementerian. Forum ini kini menjadi mitra independen masyarakat untuk mengawal kemajuan Kepulauan Nias.
Ruas jalan provinsi Siwalawa II Sirombu dipenuhi lumpur, lubang besar, genangan air, minim penerangan dan drainase tidak terawat. Kondisi itu mengganggu mobilitas warga, menghambat ekonomi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Dokumentasi foto dan video kerusakan jalan tersebut viral di media sosial dan menjadi perhatian publik.
FJO menegaskan persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian dari pemerintah.
Padahal proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Siwalawa II Sirombu PSD Afirmasi Kepulauan Nias sudah memiliki nilai kontrak Rp11.947.537.000 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Kontrak ditandatangani 14 Agustus 2026 dengan Nomor 620/16/SP/UPTD-BMCK/GST/VIII/2026 di bawah Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana CV Diori dan konsultan pengawas PT Arss Baru KSO Balakosa.
FJO mendesak Gubernur Bobby Nasution membuka secara transparan progres fisik, realisasi anggaran, pengawasan dan kepastian penyelesaian proyek tersebut.
FJO juga meminta Bupati Nias Barat Dr Eliyunus Waruwu bersama Wakil Bupati Sozisokhi Hia tidak diam dan aktif memperjuangkan kepentingan warga dengan mendesak pemerintah provinsi agar jalan tersebut segera dibangun, karena dampaknya dirasakan langsung masyarakat.
Jangan hanya menampilkan kunjungan, kegiatan seremonial, publikasi program, maupun pengumuman besarnya anggaran. Masyarakat butuh bukti fisik di lapangan. Anggaran hampir Rp12 miliar harus ada transparansi pelaksanaan dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, tegas FJO.
FJO turut menyoroti informasi alokasi infrastruktur Kepulauan Nias 2026 yang disebut mencapai lebih dari Rp300 miliar termasuk konektivitas Nias Selatan Nias Barat, Jembatan Lahomi, peningkatan Hilimbuasi Mandrehe, Jembatan Idano Noyo 95 meter, dan Gunungsitoli Mandrehe 50 kilometer.
Menurut FJO program besar itu harus seiring dengan pemerataan termasuk ruas Siwalawa II Sirombu yang masih dikeluhkan warga.
Kami minta Gubernur Sumut segera beri kepastian dan tunjukkan realisasi nyata. Jangan biarkan masyarakat terus hadapi jalan berlumpur, berlubang dan tidak layak. Pembangunan bukan sekadar angka di laporan pemerintah tapi harus dirasakan langsung rakyat, tegas FJO.
FJO menegaskan jalan layak adalah kebutuhan dasar dan bagian pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah diminta segera bertindak konkret, buka informasi proyek ke publik dan pastikan kualitas pembangunan sesuai standar teknis jalan provinsi.
Red
Author: Haris
