TASIKMALAYA, Discoverynews.id — Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi,S.P., M.I.P. menerima audiensi Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tasikmalaya di Rumah Dinas Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026).
Dalam audiensi tersebut, Wakil Bupati menyampaikan sejumlah pesan penting terkait tanggung jawab, tata kelola, profesionalisme, serta transparansi pengelolaan BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya.
H. Asep Sopari Al-Ayubi,S.P., M.I.P. menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes merupakan tanggung jawab besar karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan masyarakat dan citra lembaga BUMDes itu sendiri.
Menurutnya, selama ini citra BUMDes masih diwarnai berbagai penilaian negatif dibandingkan dengan keberhasilan yang telah dicapai. Padahal, terdapat sejumlah BUMDes yang sudah mampu mandiri dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Kalau kita boleh membanggakan, ada beberapa BUMDes yang sudah mandiri dan menghasilkan PADes, tetapi jumlahnya masih sedikit. Seharusnya BUMDes yang lain bisa belajar dari keberhasilan tersebut,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah BUMDes di wilayah Jawa Tengah yang dapat dijadikan referensi, karena mampu menjalankan kegiatan usaha sekaligus membagikan hasil usaha setiap tahunnya.
Menurut Asep, BUMDes harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi desa dan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa.
Ia mengaku sempat merasa prihatin ketika melihat kondisi sejumlah BUMDes yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pembenahan.
Lebih lanjut, ia mengaitkan penguatan BUMDes dengan program Desa Naik Kelas yang tengah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, ke depan pengelolaan BUMDes dapat diintegrasikan melalui platform digital Desa Naik Kelas, termasuk memanfaatkan hosting maupun website masing-masing desa.
Dengan sistem tersebut, setiap desa dapat menyediakan ruang khusus untuk informasi dan aktivitas BUMDes yang bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Namun, ia menekankan bahwa digitalisasi tersebut harus diikuti dengan keterbukaan laporan keuangan dan administrasi usaha.
“Laporan keuangannya harus lengkap dan terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Maka dari itu, BUMDes harus mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pembenahan,” tegasnya.
Asep juga menekankan pentingnya menyelamatkan BUMDes yang masih sehat dan memiliki potensi untuk berkembang melalui pembenahan tata kelola serta dukungan regulasi yang diperlukan.
Ia berharap BUMDes ke depan dapat dikelola secara profesional, memiliki kemampuan menghidupi kegiatan usahanya sendiri, serta tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pihak lain.
“Yang sehat harus segera diselamatkan dengan regulasi-regulasi baru. BUMDes juga harus diarahkan menjadi profesional agar bisa menghidupi dirinya sendiri. Saya atas nama pimpinan Kabupaten Tasikmalaya menitipkan agar BUMDes segera dibenahi, terutama dalam pengelolaan keuangannya,” pungkasnya.
Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mendorong evaluasi dan pembenahan tata kelola BUMDes agar keberadaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Tasikmalaya. (UR)
Author: U Rustandi
