Discoverynews.id ~Alat Penyadap Pegasus ini merupakan perangkat lunak mata-mata (spyware) kelas militer berkategori senjata siber yang dirancang dan dikembangkan oleh NSO Group, sebuah perusahaan teknologi pertahanan asal Israel.
Peneliti Citizen Lab melakukan analisis forensik digital langsung pada perangkat korban dan mengonfirmasi bukti teknis mengenai metode zero-click exploit Pegasus serta efektivitas peretasan siber tersebut pada iOS maupun Android.
Keberadaan Alat Penyadap Pegasus sangat eksklusif karena pengembangnya menerapkan batasan ketat di mana sistem ini tidak pernah dijual secara bebas atau sembarangan kepada individu maupun korporasi swasta.
Pemerintah Israel memegang kendali penuh atas izin ekspor Pegasus, sehingga lisensi pengoperasiannya hanya bisa diberikan secara resmi kepada lembaga intelijen korps penegak hukum dan pemerintah negara bersertifikasi khusus untuk kepentingan keamanan nasional serta penanggulangan terorisme.
Cara kerja Pegasus terbilang sangat agresif dan mutakhir melalui metode yang dikenal sebagai zero-click exploit, di mana sistem dapat menembus pertahanan smartphone berbasis iOS maupun Android tanpa memerlukan interaksi sama sekali dari korban.
Peretas hanya perlu mengirimkan sinyal khusus atau panggilan tak terjawab melalui platform komunikasi seperti WhatsApp atau iMessage, dan Pegasus secara otomatis mengeksploitasi celah keamanan yang belum diketahui (zero-day vulnerability) pada sistem operasi ponsel tersebut.
Setelah berhasil menyusup, Pegasus mendapatkan akses penuh setingkat administrator yang memungkinkannya mengontrol mikrofon, kamera, membaca pesan terenkripsi, melacak posisi GPS secara real-time, hingga mengunduh seluruh isi galeri dan riwayat panggilan tanpa meninggalkan jejak yang disadari pemilik perangkat.
Tingkat kecanggihan luar biasa ini berbanding lurus dengan nilai investasi dan biaya operasional yang sangat fantastis untuk mengaktifkan Pegasus.
Untuk paket pemasangan awal saja, lembaga pengguna harus menggelontorkan dana sedikitnya 500 ribu Dolar Amerika atau sekitar 7,8 miliar Rupiah.
Angka tersebut belum termasuk biaya lisensi peretasan perangkat yang dipatok sekitar 650 ribu Dolar Amerika atau setara 10,2 miliar Rupiah hanya untuk memantau sepuluh ponsel target.
Pada skala operasi yang lebih besar dengan puluhan target simultan, nilai kontrak tahunan yang harus dibayarkan pemerintah pengakses Pegasus dapat menembus puluhan juta Euro atau menyentuh angka ratusan miliar Rupiah.
Selain biaya pengadaan awal yang mencekik anggaran, pemeliharaan dan perawatan sistem Pegasus memerlukan pengeluaran berkala yang tidak sedikit.
Lembaga pengakses wajib membayar biaya perawatan tahunan berkisar antara 17 hingga 22 persen dari total nilai kontrak utama untuk memastikan perangkat lunak tetap efektif.
Biaya perawatan ini mencakup pembaruan algoritma secara terus-menerus guna membobol sistem pembaruan keamanan iOS dan Android terbaru, penyediaan infrastruktur server server perantara (proxy) yang aman agar lokasi peretas tidak terlacak, serta dukungan teknis 24 jam langsung dari tim pakar siber NSO Group.
Kronologi penyadapan yang diungkap mantan Kapolri berawal ketika instansinya menghadapi ancaman keamanan lintas negara yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir beberapa waktu lalu.
Dalam situasi mendesak tersebut, jalur birokrasi khusus ditempuh untuk mengajukan pengadaan lisensi terbatas Pegasus langsung ke produsen dengan pengawasan ketat.
Pengoperasian alat ini dilakukan secara tertutup oleh unit siber elit dengan memantau pergerakan komunikasi target utama melalui sinyal terenkripsi.
Namun, dalam perkembangannya, penggunaan teknologi ini memicu kontroversi hebat lantaran batasan antara pengawasan keamanan nasional dan pelanggaran privasi warga negara menjadi sangat tipis ketika alat tersebut mulai menyentuh lingkaran di luar target operasi awal.
Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan keras bagi publik dan penegak hukum akan bahaya nyata penyalahgunaan teknologi siber tingkat tinggi di era digital.
Kehadiran Pegasus membuktikan bahwa tidak ada perangkat pintar yang benar-benar aman dari jangkauan intelijen jika sudah berhadapan dengan senjata siber kelas militer.
Fenomena ini sekaligus mempertegas pentingnya regulasi ketat serta pengawasan independen terhadap penggunaan alat sadap oleh otoritas negara, agar teknologi yang dirancang untuk menjaga keamanan nasional tidak berubah menjadi ancaman baru bagi kebebasan sipil dan privasi individu. (R)
Sumber: laporan investigasi media ekonomi The New York Times
Author: KALIMANTAN BARAT
