MAMUJU, Discoverynews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, sosialisasi layanan pengaduan tersebut terus digencarkan untuk mendorong masyarakat lebih aktif menyampaikan aspirasi, kritik, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengajak masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan SP4N-LAPOR! sebagai saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan sekaligus mengawal peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut Ridwan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, tetapi merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang mencerminkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini upaya kita membangun terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka,” ujar Ridwan, Kamis (12/11/2026).
Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.
Sebagai bentuk komitmen, KominfoSS Sulbar terus mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi dan informasi, mulai dari situs web resmi pemerintah, media sosial, hingga optimalisasi SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan masyarakat.
Data menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 12 aduan masyarakat telah diterima melalui layanan SP4N-LAPOR! di Sulawesi Barat. Dari jumlah tersebut, sembilan laporan telah berhasil ditindaklanjuti, sedangkan tiga laporan lainnya masih dalam proses penanganan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.
Ridwan juga mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar semakin maksimal dalam menyajikan informasi dan data melalui situs web masing-masing.
Selain itu, pengelolaan kanal informasi dan layanan pengaduan perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengetahui tindak lanjut atas laporan yang disampaikan.
Melalui optimalisasi SP4N-LAPOR!, Pemprov Sulbar berharap tercipta hubungan komunikasi dua arah yang semakin efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian, keterbukaan bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, cepat, dan bertanggung jawab.
Author: Gilang Sulbar
