YOGYAKARTA, Discoverynews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mempercepat transformasi digital pemerintahan. Kali ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar menjajaki penguatan kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya dalam pengembangan layanan publik berbasis digital dan tata kelola pemerintahan modern.
Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, yang bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Tri Wahyu Nugroho, di Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk membangun komunikasi dan memperkuat implementasi kesepakatan kerja sama antara Pemprov Sulbar dan Pemda DIY.
Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua daerah untuk bertukar pengalaman dan berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem digitalisasi birokrasi.
Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Tri Wahyu Nugroho, menyambut hangat kunjungan rombongan KominfoSS Sulbar. Ia memandang pertemuan tersebut sebagai ruang diskusi terbuka dan dinamis untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan, khususnya pada sektor komunikasi dan informatika.
Melalui sinergi ini, kedua instansi diharapkan dapat saling mengadopsi inovasi dan pengalaman dalam pemanfaatan teknologi informasi, penguatan keamanan data, hingga penyebarluasan informasi pemerintahan kepada masyarakat secara transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Muhammad Ridwan Djafar mengungkapkan, pengalaman DIY dalam mengembangkan ekosistem pemerintahan digital menjadi referensi penting bagi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya menyangkut pemanfaatan aplikasi dan teknologi, tetapi juga penguatan sumber daya manusia (SDM) digital serta pengembangan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi.
Salah satu gagasan yang menjadi perhatian adalah pengembangan dashboard pemantauan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Seperti referensi pembangunan dashboard pemantauan kinerja OPD dari hulu ke hilir, serta penyediaan tenaga teknis programming dengan kontrak perorangan. Digitalisasi layanan publik dan dashboard informasi pemerintahan, ini dapat dikolaborasikan dengan DIY,” ungkap Ridwan.
Ia berharap, komunikasi dan pertukaran pengalaman tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan berbagai inovasi digital di lingkungan Pemprov Sulbar.
Dengan demikian, kerja sama Sulbar dan DIY diharapkan tidak berhenti pada pertemuan antarlembaga, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang berdampak langsung terhadap efektivitas birokrasi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah.
Transformasi digital ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Author: Gilang Sulbar
