JAKARTA, Discoverynews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Sikap politik Demokrat ini sekaligus menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi, bukan melalui dorongan kepentingan maupun spekulasi politik.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY.
Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Karena itu, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang bintang mercy tersebut juga menghormati kewenangan MPR RI dalam menentukan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut.
AHY mengungkapkan, sikap politik Demokrat itu sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi. Saat itu, SBY diketahui sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Langkah konsultasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan Demokrat diambil melalui komunikasi dan pertimbangan internal partai sebelum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Di tengah dinamika politik nasional yang berkembang, AHY juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan tidak terburu-buru membangun spekulasi mengenai sosok pengganti Wakil Presiden.
Ia menekankan pentingnya memberikan ruang kepada seluruh proses ketatanegaraan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar AHY.
Lebih jauh, AHY mengingatkan bahwa dinamika politik tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan. Menurutnya, roda pemerintahan harus tetap berjalan dan agenda pembangunan nasional perlu terus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden harus disikapi secara bijaksana, dengan tetap mengutamakan stabilitas politik, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan nasional.
Dalam pernyataan pers tersebut, AHY didampingi sejumlah petinggi Partai Demokrat. Hadir Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), Sekretaris Jenderal Herman Khaeron, Bendahara Umum Irwan Fecho, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra, Kepala Bappilu M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, serta Kepala BPoKK Ossy Dermawan.
Turut hadir anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman dan Hinca Pandjaitan.
Sikap Demokrat ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Sementara itu, keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai kursi Wakil Presiden, AHY memilih menegaskan satu hal: konstitusi harus menjadi panglima dalam setiap proses politik nasional.
Author: Gilang Sulbar
